PasifikTahun Depan, Pemerintah PNG Akan Membangun Rumah Sakit Modern di 22 Provinsi

Tahun Depan, Pemerintah PNG Akan Membangun Rumah Sakit Modern di 22 Provinsi

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pemerintah Papua Nugini akan memulai membangun rumah sakit moderen di 22 provinsi dan satu Rumah Sakit rujukan utama yang ditingkatkan statusnya di Port Moresby, ibu kota PNG.

Pengerjaan pembangunan itu akan dimulai tahun depan dan berakhir pada tahun 2025 ketika negara itu merayakan 50 tahun kemerdekaannya.

Perdana Menteri James Marape mengumumkan bahwa pengerjaan akan dimulai dengan tiga hingga empat rumah sakit di beberapa provinsi.

Baca Juga:  Ratu Viliame Seruvakula Perjuangkan Keinginan Masyarakat Adat Fiji

Dia meminta kepada para administrator di provinsi masing-masing untuk mengambil inventarisasi layanan kesehatan dan pendidikan mereka masing-masing.

Marape mengakui bahwa pemerintahannya adalah tentang desentralisasi.

“Kami adalah negara dengan keanekaragaman yang sangat besar dan pemerintah memiliki pemimpin pada generasi terbaru yang ingin menumbuhkan provinsi dan saya mendorong anda semua untuk berpikir besar. Bagaimana merencanakan provinsi anda dan kami akan membantu,” kata Marape sebagaimana dilaporkan Radio New Zealand, Jumat (22/5/2020).

Baca Juga:  Kunjungan Paus ke PNG Ditunda Hingga September 2024

Sementara untuk pendanaan kata Marape, pihaknya saat ini dalam proses pengiriman ke provinsi di maksud. Hal ini dilakukan dengan tujuan berlanjut pada membangun kapasitas serta sistim di daerah.

Sumber: Radio New Zealand

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Yahukimo Belum Seriusi Kebutuhan Penerangan di Kota Dekai

0
“Pemerintah kita gagal dalam mengatasi layanan penerangan di Dekai. Yang kedua itu pendidikan, dan sumber air dari PDAM. Hal-hal mendasar yang seharusnya diutamakan oleh pemerintah, tetapi dari pemimpin ke pemimpin termasuk bupati yang hari ini juga agenda utama masuk dalam visi dan misi itu tidak dilakukan,” kata Elius Pase.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.