JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Anggota DPRP Papua mempertanyakan penganggaran yang besar untuk penanganan Covid-19, namun tidak berdampak pada penekanan angka pengindap Covid-19 di Papua yang belakangan ini terus meningakat .
Sejauh ini angka positif pengindap Covid-19 di Provinsi Papua mencapai 700 lebih.
“Dengan angka tersebut, saya sendiri heran dan meragukan. Oleh karenanya sebagai wakil rakyat, minggu lalu saya menyampailan kegelisahan yang sedang dihadapi oleh rakyat bahwa angkap pasien Covid-19 yang meningkat ini menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal mengatasi penyebaran Covid-19 di Papua,” kata Nathan Pahabol, Anggota Komisi V DPRP Papua kepada suarapapua.com, Sebtu (30/5/2020).
Alasan kegagalannya kata Nathan, pertama soal penganggaran yang begitu besar oleh Pemerintah Provinsi Papua, walaupun waktu itu belum ada data pasien Covid-19.
“Pemerintah siapkan uang banyak, tetapi tidak siapkan strategi yang bagus selama masa lockdown atau pembatasan sosial. Memang mekanisme keuangan di pemerintah demikian, tapi dampaknya berbahaya bagi Kabupaten kota yang pasien covid nya banyak. Mereka pasti perlu anggaran lagi,” ujar Pahabol.
Soal anggaran katanya berlanjut ke daerah, dimana ada daerah yang terlanjur alokasikan anggaran Covid-19, terpaksa bikin rapid tes karena tidak mau anggarannya kembali ke kas negara.
“Terpaksa bisa buat apa saja yang penting uang bisa dihabiskan. Walau anggaran besar tapi angka pasien naik terus. Pemerintah hanya bicara lockdown dan Social distancing saja tanpa strategi penanganan yang jitu,” tuturnya.
Mestinya, tutur Nathan, harus ada aksi nyata dari banyaknya anggaran yang telah dianggarakan. Jika punya kehendak untuk membatasi penyebaran Covid-19, ia menyarankan agar pemerintah lakukan lockdown total dari siang sampai malam.
“Dikira jam lain Covid tidur dan covid cuman bangun jam 2 siang sehingga harus tutup jam 2. Padahal jam lain virus sedang jalan, jadi harus objektif lah.”
Oleh sebab itu ia minta agar Pemerintah Papua melakukan evaluasi total terhadap tim medis, tim gugus covid serta pastikan pasiennya secara pasti bahwa terinfeksi corona dan datanya harus transparan, terutama identitasnya penting disampaikan agar jelas dan diwaspadai.
“Saya lihat ini belum jalan secara efektif. Saya masih meragukan angka-angka yang tersebar luas melalui data tim Covid-19. Misalnya sakit banyak tapi meninggal sedikit, sembuh kecil padahal alat dan SDM kesehatan Papua belum lengkap dibandingkan negara maju, seperti Italia dan AS. Mereka walaupun serba lengkap, tetapi masih banyak yang meninggal. Jadi bikin data yang benarlah,” tukasnya.
Ia lalu berharap agar pada masa lockdawn ke empat atau pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) nanti betul-betul efektif.
“Atau mungkin pada masa New Normal (kehidupan normal baru) nanti betul-betul efektif dan jangan bikin tembok dan lubang,” tegasnya.
Sebelumnya, Dominggus Sorabut, Ketua DAP mempertanyakan keterbukaan data pasien Covid-19 di Kabupaten Jayawijaya. Hal itu disampaikan DAP karena tingkat kepercayaan masyarakat atas data Covid-19 yang disampaikan media kurang akurat.
“Memang selama ini saya ada pantau, tapi harus ada keterbukaan dan kejujuran itu hukum moral, sehingga siapa yang kena dan siapa yang tidak kena harus ada kejujuran dan datanya valid,” kata Dominggu pekan lalu.
Serupa disampaikan Theo Hesegem, katanaya, data pasien Covid-19 harus disampaikan transparan, termasuk penggunaan dana Covid-19.
Pewarta: Elisa Sekenyap
