KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Samko Wenda, salah satu mahasiswa universitas muhamadyiah Sorong (UMS) menegaskan rakyat Papua tidak butuh otonomi khusus (Otsus) dan pemekaran DOB.
“Rakyat Papua hanya minta merdeka dan terlepas dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya kepada suarapapua.com pada Selasa (24/6/2020).
Menurut Wenda, rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke menuntut hak penentuan nasib sendiri atau terlepas dari NKRI. Bukan Otsus dan pemekaran. Karena pemekaran dan Otsus Plus adalah upaya dari para pejabat dan politisi untuk mempertahankan penjajahan di Papua.
“Rakyat Papua tidak butuh Otsus, pemekaran, tapi minta terlepas dari NKRI. Kami minta itu penentuan nasib sendiri. Orang-orang yang ke Jakarta minta pemekaran dan Otsus adalah kolonial yang mau mempertahankan penjajahan di atas tanah Papua seperti Pejabat dan elit politik colonial,” tegasnya.
Wenda menilai, pemekaran dan Otsus merupakan upaya untuk mematahkan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua untuk memperpanjang pembunuhan di Papua. Sehingga dirinya menolak segala bentuk upaya pemekaran dan Otsus jilid II.
“Pemerintah dan Jakarta harus buka mata. Generasi muda Papua dan rakyat Papua tidak minta Otsus. Tapi meminta agar papua harus bebas dari penjajahan indonesia,” tegasnya.
Dikatakan, pemekaran dan Otsus itu program Jakarta. Selama ini apa yang dilakukan di Papua ada keinginan jakarta yang didiktekan untuk diterapkan di Papua. Tidak pernah orang Papua diberikan ruang untuk menyampaikan keinginan mereka.
“Jakarta tidak pernah dengar apa yang orang Papua mau dan inginkan. Jadi jakarta berhenti untuk bikin papua semau Jakarta Kami generasi yang minta Papua merdeka. Kami tolak Otsus dan pemekaran,” tegas Wenda.
Sementara itu, Abrosius Klagilit, mahasiswa UMS juga mengatakan Otsus tidak mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua. Menurutnya, dana Otsus yang dianggarkan kepada rakyat Papua belum mampu mensejahterakan rakyat Papua.
“Saya melihat Otsus hari ini tidak mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat. Dari Otsus ada sampai berakhir. Rakyat Papua tidak merasakan dana Otsus yang dianggarkan oleh negara tidak mampu mensejahterakan rakyat Papua,” tegasnya.
Dia menilai dana Otsus selama tidak menyentuh langsung kepada rakyat Papua. Dikatakan, wacana Otsus Plus atau Otsus jilid dua bukan kepentingan rakyat Papua namun hanya kepentingan elit politik lokal Papua.
“Dana Otsus yang dianggarkan oleh Internasional melalui pemerintah Indonesia tidak mampu mensejahterakan rakyat Papua. Kemudian, sekarang ada wacana Otsus. Itu hanya kepentingan para elit lokal Papua,” tutur Klagilit.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Arnold Belau
