JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pandangan umum Fraksi Nasdem dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II tentang Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024, Senin (13/7) DPRD Mimika yang disampaikan Yustina Timang, disebutkan sesuai sensus penduduk tahun 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Mimika mencapai 14,54 persen.
Tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu persoalan penting yang harus diatasi pemerintah.
“Artinya agenda program penanggulangan kemiskinan harus menjadi dasar penting yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan dalam RPJMD mendatang,” kata Yustina.
Selain angka kemiskinan, persoalan infrastruktur wilayah menjadi penting untuk diangkat dalam rangka keadilan sosial, begitu pula pembukaan akses mobilitas ekonomi kampung.
Fraksi Nasdem menilai, pembangunan di Kabupaten Mimika didominasi oleh beberapa distrik saja, seperti distrik Mimika Baru, Kuala Kencana dan Wania. Sedangkan di distrik pinggiran di pantai dan pegunungan, masih minim infrastruktur.
Disisi lain, persoalan dasar layanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah adalah pendidikan dan kesehatan. Itu juga diharapkan tetap menjadi perhatian.
Sebab beberapa kritik mengenai sektor pendidikan yang muncul adalah kualitas layanan pendidikan, tingginya biaya pendidikan, kurangnya tenaga guru yang ada di daerah pesisir dan daerah pegunungan, serta minimnya pendidikan lanjut atau tingkat sarjana bagi pemuda daerah pantai dan pegunungan.
“Banyak program dan kegiatan yang harus dituntaskan dalam mencapai jangka panjang tersebut, khususnya tertuang pada visi dan misi Bupati Kabupaten Mimika 2019-2024 agar terwujudnya Mimika Cerdas, Aman dan Sejahtera,” katanya.
Ini sejalan dengan isi tujuan pembangunan berkelanjutan dengan melihat isu nasional dan regional guna mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Mimika.
Enam Isu tersebut, yakni meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), meningkatkan ketertiban dan keamanan daerah, pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan infrastruktur wilayah untuk mendorong akses yang belum merata.
Sumber: seputarpapua.com
