Rapid Test Kontroversial, di Papua Selain Mahal juga Bisa Dipalsukan

0
2112

Oleh: Devi)*
Penulis adalah pekerja sosial

Hari Rabu 15 Juli 2020 sekelompok mahasiswa berdemo soal biaya rapid test yang masih Rp 450,000 di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari[1].  Dari hasil demo itu Kejati berjanji akan mengawasi dana Covid-19[2]. Di Papua rapid test diterapkan untuk mendeteksi seseorang reaktif covid-19 atau tidak. Karena kebijakan itu, dua minggu yang lalu ada berita bahwa kartu negatif rapid test palsu malah diperjualbelikan di Pasar Youtefa, Jayapura.[3] Dua hari kemarin Asosiasi Pegunungan Tengah dan Pemkab Jayawijaya menduga ada transaksi jual beli hasil rapid test di Jayapura sebab tujuh pasien isolasi di Wamena adalah penumpang pesawat yang datang dari Jayapura[4]. Per 15 Juli 2020 menurut Satgas Covid Papua, jumlah kasus positif di Papua Barat memang bertambah 53 orang menjadi 2406 kasus sehingga Satgas meminta penumpang dari luar Papua wajib melakukan PCR[5].

Rapid test covid-19 wajib dilakukan secara mandiri dan berbayar oleh penumpang yang akan bepergian. Kementerian Kesehatan menetapkan tarif tertinggi rapid test adalah Rp 150,000. Rapid test menjadi kontroversi karena dianggap itu hanya tes cepat yang tidak akurat. Pemaksaan rapid test mandiri bagi penumpang sesungguhnya semakin memberatkan ongkos orang yang akan bepergian. Apalagi kita sadar bahwa di saat yang belum sepenuhnya pulih ini, sebetulnya orang bepergian pasti karena alasan yang memang penting, bukan pergi untuk tamasya dan liburan. Rapid tes karena sifatnya yang sekadar tes cepat semestinya digratiskan bila menjadi syarat orang bepergian. Kewajiban rapid test ini membuat banyak pihak curiga bahwa ini hanya permainan bisnis, misalnya seperti yang diungkapkan Alvin Lie, Komisioner Ombudsman[6]. Apalagi harganya sempat variatif sebelum ditetapkan tarif maksimal.

Baca Juga:  Vox Populi Vox Dei

Liputan ABC pada 9 Juli 2020[7] menyatakan bahwa  di Indonesia, beberapa pengamat sudah mempertanyakan akurasi dan keterbatasan rapid test dalam penanganan COVID-19. Elina Ciptadi dari Kawal COVID-19 merujuk ke kasus-kasus di mana rapid test gagal mendeteksi kasus positif COVID-19, seperti yang terjadi pada salah satu tenaga kesehatan di Sidoarjo yang akhirnya meninggal dunia beberapa pekan lalu. Irma Hidayana dari Lapor COVID-19 yang menyayangkan salah kaprah tentang rapid test di masyarakat. “Ini misinformasi yang dikembangkan oleh pemerintah. Masyarakat masih mengira rapid test adalah untuk mendiagnosa, padahal bukan,” kata Irma kepada ABC. Ia menambahkan, misinformasi ini terus “dirawat” oleh pemerintah, karena eksistensi rapid test dalam mekanisme prosedur untuk mengidentifikasi apakah orang itu positif COVID-19 masih masuk dalam bagian dari observasi diagnosa.

Artinya rapid test memang bukan untuk diagnosa. Hasil reaktif harus berlanjut ke PCR tetapi hasil non-reaktif juga belum tentu aman. Standar WHO adalah swab test PCR (polymerase chain reaction) tiap 1 per 100 orang, bukan rapid test. Menurut liputan BBC[8], epidemiolog yang mereka wawancarai mengatakan jumlah tes PCR yang ideal di Indonesia semestinya 50,000 tes sehari. Saat ini Indonesia baru sekitar 11,000 tes sehari. Menurut liputan Katadata[9] Presiden Joko Widodo (13/7) menyoroti lonjakan tajam kasus positif Covid-19 di delapan provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Jokowi menargetkan 30,000 tes PCR sehari di 8 provinsi tadi. Rasio jumlah tes virus corona di Jakarta tercatat sebanyak 26.527 tes per satu juta penduduk. Sumatera Barat baru 9.124 tes per satu juta penduduk, Bali 8.870 tes per satu juta penduduk, dan Papua hanya 5.440 tes per satu juta penduduk. Apakah Papua mampu melakukan PCR sebagaimana yang ditargetkan dengan situasi banyak tenaga kesehatan di RSUD Jayapura yang terkena corona[10].

ads
Baca Juga:  Musnahnya Pemilik Negeri Dari Kedatangan Bangsa Asing

Kemarin 15/7 Menteri Kesehatan saat mengatakan serapan anggaran Covid-19 rendah karena pasien masih sedikit. Sebaliknya, menurut dia, serapan anggaran kesehatan Covid-19 akan banyak jika memang pasien yang sakit dan tenaga medis yang meninggal dunia lebih banyak. Adapun sosialisasi untuk menggunakan masker dan berbagai protokol kesehatan lainnya akan diintensifkan sehingga jumlah kasus dapat menurun dan berpengaruh pada kebutuhan anggaran kesehatan.[11] Sehari sebelumnya Menkes Terawan menyatakan ekstrak ikan gabus dan temulawak bisa menangkal covid-19[12]. Pernyataan-pernyataan Menkes ini tentu saja menuai tanggapan publik yang marah dan frustrasi mengapa negara tidak becus mengurus pandemi. Istilah-istilah diganti dengan alasan menuruti WHO tetapi standar WHO untuk penanganan covid-19 tidak dilakukan. Sejak awal hingga sudah separah ini situasi, tetap kesannya adalah menganggap remeh, menutupi data, dan sekarang memaksakan new normal.

Baca Juga:  Politik Praktis dan Potensi Fragmentasi Relasi Sosial di Paniai

Apa yang bisa diharapkan bila situasi sudah begini? Jakarta dan Surabaya yang dua kota terbesar di Indonesia saja belum bisa menangani keadaan. Bagaimana luar Jawa? Bagaimana Papua? Anggaran katanya ada tetapi nyatanya serapan rendah. Dalihnya pasien sedikit dan nakes yang meninggal juga sedikit. Dalih itu jelas bertolak belakang dengan fakta. Keadaan Papua seperti tidak dihiraukan. Negara sibuk menggolkan UU Cipta Kerja. Tujuannya menghabisi semua daerah kaya termasuk Papua. Bagi negara ini tampaknya bukan masalah bila warganya meninggal karena penyakit dan pandemi.

Kalau memang berniat baik, segera fokus pada Papua. Di antara 8 provinsi yang mengalami lonjakan kasus covi-19 jelas Papua yang harus mendapat perhatian khusus karena semua keterbatasan fasilitas dan akses transportasi. Semestinya untuk Papua, segera gratiskan seluruh rapid test bagi semua orang yang akan bepergian. Segera kejar target tes PCR di seluruh Papua, bagaimana pun sulit medannya. Kita sendiri sudah pesimis dengan kemampuan dan itikad kerja pemerintah. Hanya berharap semua orang di Papua menjaga diri sendiri dengan membatasi perjalanan, selalu menggunakan masker, dan sering mencuci tangan. Berharap lebih dari itu pada pemerintah Indonesia adalah sia-sia. (*)

Referensi:

[1] https://klikpapua.com/papua-barat/manokwari/keluhkan-harga-rapid-test-fl2mi-dan-pemuda-adat-papua-gelar-aksi.html

[2] https://kumparan.com/balleonews/harga-rapid-test-mahal-warga-demo-kejati-papua-barat-1toAYDHXsvX/full

[3] https://jubi.co.id/papua-pasar-youtefa-kartu-negatif-rapid-test/

[4] https://www.nokenlive.com/2020/07/15/disinyalir-ada-transaksi-jual-beli-hasil-rapid-test-di-jayapura/

[5] https://jubi.co.id/jumlah-pasien-positif-korona-bertambah-lagi-di-papua-soemoele-kami-langsung-isolasi/

[6] https://www.wartaekonomi.co.id/read293115/rapid-test-jadi-bisnis-publik-murka-moga-dilaknat-dunia-akhirat

[7] https://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-09/seberapa-efektif-rapid-test-untuk-menangani-pandemi-virus-corona/12438712

[8] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53393688

[9] https://katadata.co.id/berita/2020/07/14/mengurai-permasalahan-penanganan-covid-19-di-papua

[10] https://suarapapua.com/2020/07/12/banyak-nakes-terpapar-corona-rsud-jayapura-akan-rekrut-tenaga-medis/

[11] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200715200049-532-525169/terawan-serapan-anggaran-corona-rendah-karena-pasien-sedikit

[12] https://www.asumsi.co/post/menkes-terawan-ekstrak-ikan-gabus-dan-temulawak-bisa-menangkal-covid-19

Artikel sebelumnyaBPS: Persentase Penduduk Miskin Papua Meningkat Gegara Corona
Artikel berikutnyaFOTO: Pantai Hamadi, Kota Jayapura