PasifikAsosiasi West Papua Bertemu PM Vanuatu Mengenai Adanya Undangan Indonesia

Asosiasi West Papua Bertemu PM Vanuatu Mengenai Adanya Undangan Indonesia

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ketua Komite Persatuan dan Persatuan Papua Barat Vanuatu atau Vanuatu West Papua Association and Unification Committee (VWPAUC), Pastor Allan Nafuki, mengatakan bahwa Eksekutifnya sedang bertemu dengan Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman tentang apakah Pemerintah diundang oleh Pemerintah Indonesia untuk menjadi bagian dari delegasi untuk mengunjungi Papua Barat.

Komite juga prihatin bahwa nama salah satu anggotanya dilaporkan dimasukkan dalam daftar delegasi yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan ke Jayapura, Ibu Kota Provinsi Papua Barat, sementara Jakarta tetap diam mengenai permintaan mendesak Forum Kepulauan Pasifik (PIF) untuk mengizinkan Ketua Komisaris Hak Asasi Manusia PBB mengunjungi Papua Barat untuk menyiapkan laporan tentang situasi lapangan untuk PIF.

Baca Juga:  Pacific Network on Globalisation Desak Indonesia Izinkan Misi HAM PBB ke West Papua

Sebagaimana dilansir dari Daily Post Vanuatu, Selasa 21 Juli 2020, bahwa pernyataan itu dikhawatirkan jika ada substansi dalam undangan, maka Ketua VWPUAC seharusnya telah diundang.

VWPUAC tidak mengetahui ada orang lain di Port Vila selain anggota Komitenya, yang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Papua Barat.

Komite bangga menjadi satu-satunya badan di Pasifik dan dunia yang mewakili populasi Vanuatu yang tetap berkomitmen terhadap seruan konstan untuk kebebasan yang telah lama tertunda dari rakyat Papua Barat.

Baca Juga:  Ratu Viliame Seruvakula Perjuangkan Keinginan Masyarakat Adat Fiji

 

Pewarta: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

ULMWP: Aneksasi Papua Ke Dalam Indonesia Adalah Ilegal!

0
Tidak Sah semua klaim yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mengenai status tanah Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak memiliki bukti- bukti sejarah yang otentik, murni dan sejati dan bahwa bangsa Papua Barat telah sungguh-sungguh memiliki kedaulatan sebagai suatu bangsa yang merdeka sederajat dengan bangsa- bangsa lain di muka bumi sejak tanggal 1 Desember 1961.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.