WAKEITEI, SUARAPAPUA.com — Peserta tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) kabupaten Deiyai formasi tahun 2018 menuntut hasil kelulusannya harus sesuai kesepakatan bersama pemerintah daerah yang dilakukan sebelum kegiatan seleksi dilangsungkan.
Domininggus Badii, koordinator pelamar CPNS kabupaten Deiyai, mengatakan, pemerintah daerah bersama kepala Badan Kepegawaian Daerah harus konsisten dengan hasil kesepakatan yakni wajib mengakomodir 80% anak negeri Deiyai dan selebihnya pencari kerja dari Dogiyai dan Deiyai.
“Seluruh peserta test CPNS di Deiyai masih memegang kesepakatan ini. Sekarang semua sedang menunggu hasilnya diumumkan,” ujarnya kepada suarapapua.com di Wakeitei, Senin (20/7/2020) sore.
Hasil tes CPNS formasi 2018 untuk provinsi Papua kabarnya telah diserahkan beberapa hari lalu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan pengumumannya akan dilakukan serentak.
Sebelum secara resmi diumumkan, Domin mengingatkan, pemerintah daerah harus patuh pada kesepakatan yang telah didengar alam dan seluruh pencaker di kabupaten Deiyai.
“Tidak boleh mencari-cari alasan lagi jika hasil tes CPNS yang akan segera diumumkan tidak sesuai kesepakatan awal,” tegasnya.
Andaikan pengumumannya mengecewakan putra-putri Deiyai lantaran tak sesuai kesepakatan, ia memprediksi akan disambut berbagai reaksi. Apalagi para pencaker ancam akan lakukan tindakan pemalangan perkantoran milik pemerintah daerah. Sasarannya kantor BKD kabupaten Deiyai.
“Daerah ini sejak dimekarkan dari kabupaten Paniai tidak pernah ada penerimaan pegawai. Wajar kalau tiap tahun angka pengangguran selalu bertambah. Tes kemarin itu satu solusi, tetapi bila hasilnya tidak sesuai kesepakatan, pemerintah daerah harus bertanggungjawab terhadap apa yang akan terjadi pasca pengumuman CPNS formasi 2018,” beber Domin.
Rencana Diumumkan Serentak
Muhammad Musa’ad, pelaksana harian Sekda Papua, memastikan, pengumuman akan dilakukan serentak oleh BKD masing-masing kabupaten/kota se-provinsi Papua setelah dinyatakan tak bermasalah atau final.
Untuk maksud itu, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota telah menghadiri undangan virtual meeting dari pemerintah pusat pada Kamis (16/7/2020), membahas sejumlah hal penting sehubungan dengan teknis dan ketentuan pengumuman hasil seleksi CPNS formasi 2018.
“Kemarin sudah ada hasilnya, tetapi kami harus evaluasi lagi mengenai kebijakan 80 persen untuk orang asli Papua apakah telah terpenuhi atau belum. Soal kapan diumumkan dan bagaimana teknisnya, sudah kami bahas. Yang jelas, pengumumannya serentak semua kabupaten dan kota di provinsi Papua,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (17/7/2020).
Musa’ad menegaskan, kuota penerimaan CPNS formasi 2018 tetap memperhatikan ketentuan 80% OAP dan selebihnya non-OAP. Aspek kedua, hasilnya sesuai peringkat nilai tes.
Penetapan hasilnya menurut Musa’ad dilakukan pemerintah pusat dengan berdasarkan kebijakan tersebut dan telah diserahkan ke pemerintah provinsi Papua. Selanjutnya akan dikirim ke Jakarta lagi jika tahap evaluasi terkait kedua aspek itu dianggap tuntas.
Ia memperkirakan proses ini membutuhkan waktu paling cepat sepekan. Hasilnya akan diumumkan setelahnya.
Pewarta: Markus You
