JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Wentius Nimiangge mengakui dirinya siap kembalikan jabatannya kepada negara. Hal ini disampaikan Wabup lantaran kekecewaannya atas dua orang korban warga sipil pada tanggal 18 Juli 2020 di Keneyam, Nduga.
“Saya Wakil Bupati Nduga siap kembalikan Garuda, tetapi bagaimana pak Bupati (Nduga),” tanya Wabup Nimiangge kepada Bupati Kabupaten Nduga, Yairus Gwijangge ketika menerima masa aksi protes masyarakat Nduga di Keneyamu, sebagaimana laporan sumber suarapapua.com di Keneyam, Senin (27/7/2020).
Aksi protes sendiri dilakukan warga masyarakat Nduga dengan membawa peti jenaza sebagai bentuk protes atas tertenbaknya dua warga sipil Nduga atas nama Elias Karunggu dan Seru Karunggu. Selain itu, peti tersebut sebagai bentuk penolakan Otsus yang selama ini mengakibatkan kematian warga sipil di Nduga dan tanah Papua, serta pengungsian ribuan warga sipil Nduga ke hutan.
Ia lalu mempertanyakan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Bupati Nduga. “Saya [mestinya] layani peti jenaza atau saya [melakukan] pelayanan kepada warga Kabupaten Nduga,” tanya Wabup kepada negara.
Ia mengakui bahwa dirinya bingung dengan kondisi yang ada di negara ini, terutama yang dialami warga masyarakat di Nduga.
“Karena kami bersama Bupati Nduga dan DPRD Nduga pernah ketemu Presiden Jokowi dan minta tarik militer [dari Nduga], tetapi hal itu di hiraukan oleh negara melalui Presiden Jokowi. Maka kami jadi bingung. Kami ini Presiden Jokowi punya tangan kanan dan kiri [di daerah], tetapi sedikit pun tidak tanggapi apa yang kami sampaikan kepada Presiden untuk tarik militer dari Ndugama.”
“Lebih baik kami pimpin sendiri dari pada negara Indonesia ini kami korban banyak orang dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Saya sudah bosan. Pak Bupati Nduga lepas garuda dari jabatan saja.”
Ia juga tegas menyatakan dalam penyampaiannya di hadapan masa aksi bahwa Gubernur Papua telah gagal. Mesti kembalikan jabatan kepada Negara.
“Gubernur juga pernah sampaikan [bahwa] orang Papua mati 1 kami [akan] laporkan ke pihak hukum namun hari ini tidak ada sama sekali,” tukasnya.
Sementara, dalam aksi protes masyarakat Nduga di Keneyam ibu kota Kabupaten Nduga, pihaknya membacakan dan menyerahkan 6 poin pernyataan sikap kepada Pemkab Nduga yang menuntut Presiden RI, Ir. Haji Joko Widodo bahwa:
- Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab mengadili oknum pelaku penembakan Elias Karunggu, Selu Karunggu dan Hendrik Lokbere di Keneyam Nduga.
- Kami seluruh elemen masyarakat suku Nduga dengan tegas menolak Otonomi Khusus jilid dua.
- Kami minta Presiden Republik Indonesia hentikan Operasi Militer di Wilayah Nduga, Papua.
- Mengutuk tegas oknum pelaku penembakan warga sipil di Nduga, dalam hal ini aparat keamanan dari Satgas Yonif 330 agar segera bertanggungjawab.
- Kami mendesak dan meminta intervensi kemanusiaan dari Dewan HAM PBB, Dewan Gereja Dunia, Lembaga HAM sedunia serta LSM internasional.
- Harus ada tim investigasi untuk olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), dalam hal ini pemerintah daerah, aparat keamanan, Komnas HAM, LSM dan lembaga independen lainnya.
Pewarta: Elisa Sekenyap
