JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Masyarakat Papua yang bergabung dalam Gerakan HAM Bersatu (GERHAMBER) di Kota Manokwari telah menggelar ibadah peringatan hari Rasisme ke-1 tahun (16 Agustus 2019 – 16 Agustus 2020).
Ibadah itu bertemakan ”Rasisme Pintu Gerbang Kebangkitan Nasionalisme Rakyat Papua”, yang laksanakan di Kantor Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Jln. Pahlawan Sanggeng Manokwari, Minggu (16/8/2020).
Plt. Ketua Dewan Adat Papua, Zakarias Horota, menjelaskan Ibadah yang dilaksanakan itu merupakan wujud melawan lupa terhadap bangsa Indonesia yang merendahkan derajat martabat Orang Papua.
“Sejak masyarakat adat Papua di paksa bergabung, Indonesia telah menanam benih rasis terhadap orang Papua dan tanggal 16 Agustus 2019 adalah wujud nyatanya terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Oleh karena itu, kami mengenangnya sebagai hari rasisme bagi orang Papua,” ucapnya kepada suarapapua.com melalui sambungan telepon dari Manokwari, Minggu, (16/8/2020).
Sayang Madabayan, aktivis anti Rasisme Papua berharap kepada generasi muda Papua agar berjuang mengusir Indonesia dari tanah Papua.
Sayang tegas minta agar jangan lagi menyebut orang Papua Monyet, sebab dengan penyebutan seperti itu maka orang Papua harus bangkit dan lawan dengan demonstrasi di jalan hingga Indonesia angkat kaki dari Papua.
“Kita bertindak sampai Papua Merdeka. Kalau tidak jangan heran kalau nanti kedepan ada lagi yang jadi korban rasis,” katanya.
Ia mengakui, hingga kini rakyat Papua masih memiliki 22 tahanan politik di kota Fak-Fak, termasuk di Wamena. “maka kita harus bebaskan mereka semua,” tukasnya.
Ia juga ajak anak mudah Papua agar menjahui kelompok apatasi yang hanya harapkan kemerdekaan Papua bahwa akan jatuh dari langit tanpa berjuang.
“Jika ingin merdeka kita harus turun ke jalan demonstrasi lawan pemerintah ini, agar orang lain bisa bantu.
Usai acara syukuran, pihaknya membacakan beberapa poin pernyataan sikap;
- Pemerintah Indonesia segera melepaskan tahanan politik di Fakfak, termasuk juga Tapol di Wamena tanpa syarat.
- Pemerintah Indonesia wajib buka ruang demokrasi di tanah Papua.
- Pemerintah Indonesia, terutama pihak keamanan segera hentikan intimidasi teror kepada aktivis Papua.
- Pemerintah Indonesia, Pansus DPR RI segera hentikan Pansus Otsus jilid II dan segera buka ruang demokrasi berupa penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua.
- Jika tak dihiraukan oleh Pemerintah Indonesia dari poin 1-4, kami pemuda Papua dan semua komponen akan mogok sipil nasional.
Pewarta : Charles Maniani
Editor: Elisa Sekenyap
