PasifikRencana Charter Flight Solomon Airlines ke Cina Kembali Ditunda Pemerintah SI

Rencana Charter Flight Solomon Airlines ke Cina Kembali Ditunda Pemerintah SI

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Sekretaris Perdana Menteri (SPM) Solomon Islands, Dr. Jimmy Rogers mengatakan usulan penerbangan ke China tidak dibatalkan seperti yang diperkirakan beberapa orang, melainkan akan ditinjau kembali sebelum keputusan akhir dibuat.

Berbicara pada acara bincang-bincang baru-baru ini melalui penyiar nasional, Dr Rogers mengatakan penerbangan itu direncanakan pada tanggal 29 Agustus, tetapi menurut instruksi dari Kaukus, itu harus ditinjau.

“Meski begitu, keputusan untuk membatalkan penerbangan itu belum dibuat, melainkan kami sedang mengkaji penerbangan untuk melihat opsi apakah akan tetap seperti itu atau ditunda untuk nanti,” kata Dr. Rogers sebagaimana dilaporkan Solomon Star pekan kamarin.

Dia mengatakan, komite pengawas juga diberitahu untuk melakukan penilaian terhadap tim manajemen kamp untuk melihat apakah mereka perlu istirahat atau tidak, karena mereka telah terikat untuk menjaga para repatriat kami sejak kampanye Covid-19 dimulai.

“Dan jika perlu istirahat, maka itulah alasan mengapa beberapa dari penerbangan tersebut harus ditunda agar kita bisa melihat dengan cermat dan meninjau kembali SOPE kita,” ujarnya.

Baca Juga:  Ancaman Bougainville Untuk Melewati Parlemen PNG Dalam Kebuntuan Kemerdekaan

Dr. Rogers mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 53 warga negara yang tinggal di China dan mereka juga ingin pulang.

Tidak hanya itu, kata dia, pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk membawa pulang warga negara lain yang terdampar di negara lain.

“Saat kami berbicara, kami memiliki sekitar 403 lebih siswa yang belajar di Filipina, lebih dari 30 di Indonesia, 31 di Inggris, 10 di AS dan sekitar 10 di Eropa. Semuanya menunggu repatriasi dan itu fokus utama kami,” ujarnya.

Dia mengatakan karena mereka sekarang menghadapi risiko tertular COVID-19 yang jauh lebih tinggi, pemerintah juga memprioritaskan kepulangan mereka karena juga bertanggung jawab atas warganya di luar negeri.

Baca Juga:  Negara Mengajukan Banding Atas Vonis Frank Bainimarama dan Sitiveni Qiliho

Awalnya, pemerintah Solomon Islands merencanakan sebuah penerbangan charter Solomon Airlines  untuk terbang langsung ke Cina dan membawa 19 pekerja yang akan mempersiapkan sejumlah venua Olimpiade Pasifik 2023 di Solomon Islands.

Namun demikian, banyak orang, termasuk pihak parlemen SI mempertanyakan rencana ini. Seperti yang disampaikan Rick Hou, Anggota Parlemen untuk Malaita Kecil. “Pengiriman pekerja proyek penting ini bagus, tetapi pertanyaannya apakah perlu mengambil risiko itu?” tanya Hou di parlemen belum lama ini.

Ia lalu mempertanyakan apakah pemerintah yakin bahwa Cina saat ini resikonya rendah dari Covid-19.

“Cina adalah 26 dari 215 negara yang positif terkena virus ini. Mengirim pesawat Solomon Airlines ke Cina tampaknya terlalu banyak pertaruhan,” katanya.

Namun demikian, Dr. Rogers tetap pada prinsipnya bahwa, “Tiongkok sekarang bukan negara yang berisiko. Situasi COVID China telah mereda. Negara-negara yang paling berisiko dari wilayah kami adalah Filipina, Indonesia, Singapura, Jepang, Australia yang sedang bangkit, sehingga negara-negara itu sekarang menjadi negara-negara berisiko tinggi, sementara China dianggap sebagai negara berisiko rendah,” kata Rodgers.

Baca Juga:  Wawancara Eksklusif Daily Post: Indonesia Tidak Pernah Menjajah Papua Barat!

RRC adalah kontributor terbesar terhadap proyek Pacific Games 2023. NHA telah mendapatkan perjanjian penting dengan RRC untuk mendanai fasilitas yang bernilai lebih dari US $ 100 juta.

Proyek Pacific Games 2023 juga dikatakan sebagai proyek perusahaan pengembangan terbesar yang pernah dilakukan RRC di Kepulauan Pasifik.

“Pemerintah Cina telah menunjuk Institut Desain Arsitek Selatan Tengah (CSADI) untuk merancang dan mengelola stadion nasional dan enam fasilitas olahraga lainnya, termasuk kolam renang, lapangan tenis, lintasan dan lapangan pelatihan, aula serbaguna, hoki lapangan, dan kompleks administrasi 1.200 meter persegi,” kata Perdana Menteri, Manasseh Sogavare dalam pernyataannya pada pembukaan kantor NHA. (*)

Terkini

Populer Minggu Ini:

Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA di PBD Belum Diterapkan

0
“Kami bersama AMAN Sorong Raya akan melakukan upaya-upaya agar Perda PPMHA  yang telah diterbitkan oleh beberapa kabupaten ini dapat direvisi. Untuk itu, sangat penting semua pihak duduk bersama dan membicarakan agar Perda PPMHA bisa lebih terarah dan terfokus,” ujar Ayub Paa.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.