JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Sekitar 300 pejabat Prancis dan pengamat internasional diharapkan berada di Kaledonia Baru untuk referendum kemerdekaan pada 4 Oktober 2020.
Komisaris Tinggi Prancis, Laurent Provost sebagaimana dilaporkan RNZ Pacific mengatakan, Kaledonia Baru harus tetap bebas Covid-19 yang berarti bahwa semua kedatangan akan tunduk pada protokol kesehatan dan karantina dua minggu yang dijalankan pemerintah.
Provost, mengatakan sekitar 260 orang akan datang dari Paris, seperti anggota pengadilan administratif tertinggi, pejabat pemerintah, dan hakim.
Ia mengatakan akan ada juga pakar internasional dari PBB dan pengamat dari Forum Kepulauan Pasifik.
Namun, belum jelas bagaimana mereka bisa melakukan perjalanan, mengingat terputusnya jalur udara di kawasan itu.
Maskapai Caledonian Baru Aircalin hanya mengoperasikan penerbangan dari Sydney, Tokyo dan Wallis dan Futuna.
Seperti pada referendum sebelumnya pada 2018, komisi kontrol yang mengawasi pemungutan suara akan dipimpin oleh Patrick Lamy.
Hanya lebih dari 180.000 orang yang berhak memilih, yang berarti sekitar 6.000 lebih banyak dari tahun 2018.
Dalam referendum terakhir, hanya di bawah 57 persen yang memilih status quo. (*)
