JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menyelenggarakan dialog interaktif dengan tema Mendorong Pembentukan Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua Barat, Sabtu 13 September 2020 di studio Radio Kamunda FM, Manokwari.
Hadir sebagai narasumber, Biro Administrasi Otonomi Khusus Sekda Provinsi Papua Barat, diwakili Vitalis Yumthe dam Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey melalui saluran telepon. Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Advokat Yan Christian Warinussy dan salah satu korban peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat Wasior 2001 yang memberikan keterangan melalui sambungan telepon.
Frits Ramandey dalam paparannya menjelaskan, bahwa kehadiran perwakilan Komnas HAM di Manokwari, Papua Barat merupakan hal yang urgen dan sangat mendesak.
“Hal ini menurut saya disebabkan ada 2 alasan, pertama karena pertimbangan letak geografis antara Kota Jayapura dan Manokwari, kedua dari sisi penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat di Papua Barat membutuhkan hadirnya Kantor Perwakilan tersebut,” jelas Ramandey melalui sambungan telepon.
Ramandey menambahkan bahwa untuk kepentingan menghadirkan Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua Barat, maka Gubernur Papua Barat menyurati Ketua Komnas HAM RI di Jakarta dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN & RB).
Ini disebabkan karena setelah Komnas HAM menerima surat Gubernur Papua Barat, maka akan diparipurnakan. Kemudian akan diusulkan kepada Menpan & RB untuk kepentingan penataan struktur organisasi dan kebutuhan pembiayaannya.
Vitalis Yumthe mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan pandangan bahwa di dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat.
Disana katanya, di dalam pasal 8 ayat (1) huruf e, diatur tentang alokasi dana Otsus untuk pembiayaan kelembagaan yang amanatkan di dalam UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua.
Kebutuhan hadirnya Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat juga lanjutnya, telah menjadi harapan dari para korban peristiwa dugaan pelanggaran HAM Berat di Wasior. Salah satu korban yang dihubungi melalui sambungan telepon menyampaikan harapan para korban peristiwa Wasior berdarah tahun 2001 akan pentingnya penegakan hukum dan pemulihan trauma (trauma healing).
Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari mengatakan, tema dialog interaktif mendorong pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat sudah menjadi bagian dari program kerja LP3BH Manokwari. Yaitu dalam melakukan advokasi HAM melalui kegiatan pendidikan hukum, HAM dan membangun perdamaian di tanah Papua.
“Program kerja ini berangkat dari amanat luhur dalam konsideran menimbang huruf e dari UU Otsus Papua yang memuat adanya pengakuan negara bahwa penyelenggaraan pembangunan di Indonesia belum memenuhi perlindungan dan penghormatan HAM bagi rakyat Papua,” jelas Warinussy dalam sesi dialog interaktif tersebut.
“Itulah sebabnya cara untuk negara memperbaiki penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM di tanah Papua adalah melalui pendirian Perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sebagaimana diatur di dalam pasal 45 UU Otsus Papua,” urai Advokat yang pernah meraih Penghargaan Internasional John Humphrey Freedom award tahun 2005 di Canada tersebut.
Dalam rangka membentuk Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat, LP3BH sudah melakukan studi banding ke Aceh. Serta LP3BH juga ikut menulis naskah akademik Perdasus tentang pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc dan KKR.
“Kedua Raperdasi tersebut sudah kami serahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Hukum,” tambah mantan jurnalis Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos (SKH Cepos) tersebut.
Pewarta: Elisa Sekenyap
