SORONG, SUARAPAPUA.com— Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong agar pemerintah memperbaiki strategi pendekatan keamanan di Papua agar dapat meredam intensitas kekerasan dan untuk menghindari jatuhnya korban.
Komnas HAM RI menyesalkan atas terjadinya penganiayaan terhadap warga sipil yang diduga dilakukan oleh aparat militer di Papua.
“Komnas HAM menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut, karena menambah rentetan korban kekerasan akibat konflik di Papua yang diduga merupakan penyiksaan oleh aparat,” kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam keterangannya, Minggu (31/4/2024).
Berdasarkan informasi yang diterima Komnas HAM, yakni penganiayaan diduga terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. “Informasi awal yang dihimpun Komnas HAM peristiwa ini terjadi di Kabupaten Puncak,” lanjut Atnike.
Komnas HAM berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan proses kepada para pelaku penyiksaan dilakukan secara yang transparan dan adil.
“Proses penegakan hukum yang transparan dan adil,” harap Komnas HAM.
Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar pemerintah memperbaiki strategi pendekatan keamanan di Papua agar dapat meredam intensitas kekerasan dan untuk menghindari jatuhnya korban.
“Namun, Komnas HAM juga menegaskan kembali bahwa penggunaan kekerasan dalam gerakan politik tidak dapat dibenarkan. Untuk itu, Komnas HAM meminta semua pihak agar menahan diri untuk mencegah eskalasi konflik di Papua,” kata Atnike.
Sementara itu secara terpisah, Kepala perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandei menjelaskan, Komnas HAM Papua telah melakukan pendalaman terhadap video tersebut. Ada seseorang yang melakukan tindakan pemukulan kekerasan itu masuk dalam tindakan penganiayaan yang dilakukan lebih satu orang berulang ulang dengan menggunakan alat tajam.
“Yang kedua bukti petunjuk lain dari video ini oknum yang di duga pelaku menggunakan baju loreng tulisan 300 dari hasil pendalaman dugaan Komnas HAM Papua pelakunya adalah Satgas 300 Brawijaya yang bermarkas di Jawa Barat, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam penganiayaan warga sipil di puncak Papua,” kata Frits.
Ramandei menjelaskan Komnas HAM Papua telah meminta klarifikasi dari Pangdam XVII/Cenderawasih dan Panglima TNI untuk membentuk tim satgas untuk melakukan penindakan terhadap oknum yang melakukan penyiksaan warga sipil tersebut.
“Video ini mendapat respon positif dan Panglima TNI telah menginstruksikan kepada Pangkostrad, Pangdam XVII/Cenderawasih, Pangdam Siliwangi melakukan tindakan hukum terhadap oknum anggota TNI yang di duga Melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap warga sipil. Mari kita serahkan proses ini untuk diselesaikan,” jelas Ramandei.
Dalam proses investigasi Komnas HAM Papua berharap proses ini mempertimbangkan unsur-unsur transparansi. Oleh sebab itu, kata Frits masyarakat harus memberikan dukungan dalam proses investigasi.
“Perlu keterlibatan pihak eksternal dari lingkungan luar untuk memastikan proses yang sedang berjalan itu proses yang imparsial tidak memihak, sehingga proses hukum itu bisa terjadi di pengadilan dan memenuhi rasa keadilan itu yang penting,” pungkasnya.
