JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— West Papua akan menjadi ladang eksploitasi SDA besar-besaran, karena Otsus dan pemekaran akan membuka akses dan memberi jaminan sepenuhnya kepada kapitalis asing dan Indonesia. Akibatnya, masyarakat adat tergusur, termarjinal, terasing di atas negerinya sendiri.
Hal tersebut disampaikan Victor Yeimo, juru bicara internasional KNPB kepada suarapapua.com melalui pesan elektronik, Jumat (18/9/2020), menanggapi isu pemekaran dan Otsus jilid 2 yang terus di mengeliat.
Yeimo mengatakan, West Papua akan diduduki dan dikuasai oleh TNI dan Polri dari kampung-kampung hingga ke perkotaan [mengikuti wilayah pemekaran] untuk melindungi eksploitasi SDA. TNI dan Polri akan menghadapi rakyat Papua yang protes dan melawan atas hak-haknya.
“Akan ada migrasi pendatang besar-besaran secara masif menduduki semua wilayah-wilayah pemekaran. Mereka akan dilindungi TNI dan Polri untuk menguasai sektor-sektor kehidupan orang Papua. Warga pendatang, para kapitalis, dan militer yang akan memiliki hak atas tanah air dan SDA di West Papua,” jelas Yeimo.
Ia mengatakan, orang Papua akan disedot masuk mengisi birokrasi kolonial di wilayah-wilayah administrasi baru. Kemudian dibius dengan uang Otsus dan pemekaran, sehingga melumpuhkan kesadaran pada penindasan dan perjuangan. Disinilah kemenangan dan kejayaan kolonialisme dan kapitalisme terjadi.
“Setelah orang Papua termarginal di segala sisi, kedudukan Politik (Gubernur, Bupati/Walikota, DPRP, DPRD, dan segala unsur kepemimpinan) sudah pasti dimiliki oleh para pendatang yang akan dilindungi BIN dan TNI dan Polri. Karena demokrasi akan dimiliki oleh mayoritas pendatang, kapitalis yang dibantu TNI dan Polri,” jelasnya.
Kedepan orang Papua akan menjadi bangsa yang hanya duduk meratapi dalam penyesalan akibat penindasan tidak terbendung; yang selanjutnya diwariskan pada anak cucu kelak bila masih menghuni bumi West Papua. Orang Papua yang tersisa akan dipecah belah dan diadu domba dalam konflik-konflik horizontal.
“Situasi ini juga akan dialami oleh segelintir oportunis orang Papua yang saat ini getol mendukung Otsus dan pemekaran di Jakarta. Mereka oportunis ini jugalah yang akan menanggung segala penderitaan yang sedang dan akan terjadi bila Otsus dan pemekaran dilanjutkan.”
Ones Suhuniap, juru bicara KNPB Pusat menilai, wacana pemekaran Provinsi Papua adalah bukti ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada orang asli Papua. Wacana pemekaran itu sekaligus menjadi pengakuan negara atas kegagalan Otsus Papua untuk meredam tuntutan referendum orang asli Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.
Ia lalu mempertanyakan pernyataan Mendagri Tito Karnavian di sejumlah media yang menyebut ide pemekaran Provinsi Papua didasarkan pada analisis intelijen. Suhuniap menegaskan, pernyataan Tito itu menunjukkan pemerintah pusat tahu bahwa Otsus Papua telah gagal meredam tuntutan referendum orang asli Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.
“Jakarta tidak pernah mendengar suara Majelis Rakyat Papua yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Jakarta [menggunakan] data intelijen [sebagai dasar] memaksakan pemekaran Provinsi Papua. Jakarta tidak percaya orang asli Papua,” kata Suhuniap.
Bagi Suhuniap, ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada orang asli Papua merupakan bentuk pengakuan negara bahwa Otsus Papua gagal. Padahal, Otsus Papua diberikan sebagai tawaran politik pemerintah pusat kepada orang asli Papua yang menuntut kemerdekaan Papua.
Pewarta: Agus Pabika
Editor: Elisa Sekenyap
