JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Himpunan Mahasiswa Papua (HMP) Provinsi Maluku bersama Solidaritas Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Kota Ambon gelar deklarasi tolak Otonomi Khusus (Otsus) jilid dua.
Deklarasi tolak Otsus jilid II berlangsung pada 30 September 2020, yang mana ditandai dengan acara bakar batu bersama, sekaligus ibadah syukuran atas wisudahnya empat mahasiswa Universitas Khairun Ternate korban Drop Out (DO) sepihak oleh Rektor karena menyuarahkan pelangaran HAM di Papua.
Nadialis Sagas, Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Papua (HMP) Provinsi Maluku menyatakan sikap bersama AMP Ambon, AMPTPI cabang Ambon, IKB-PMPJ kota Ambon, IM2B kota Ambon dan dukungan solidaritas FRI-FP Ambon dengan tegas menolak perpanjangan Otsus jilid II di Papua.
“Siapapun tidak boleh mengatasnamakan rakyat Papua dalam evaluasi Otsus jilid II. Tokoh-tokoh dan elit Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua untuk memperpanjang Otsus. Bila itu terjadi akan berhadapan dengan pengadilan rakyat,” tuturnya.
Dirinya juga menengaskan kepada Kapolda Papua untuk tidak membungkam ruang demokrasi rakyat Papua dalam menyampaikan aspirasi penolakan Otsus jilid II.
Mahasiswa juga dengan tegas menolak DOB pemekaran provinsi dan kabupaten di wilayah tanah Papua.
“Segera kembalikan kedaulatan ke rakyat Papua untuk menentukan apakah Otsus lanjut atau tolak dan memilih referendum merdeka bebas?” pungkasnya.
Selain itu, pihaknya mendukung petisi 1,8 juta rakyat Papua yang telah menandatangani petisi pada 2017, yang meminta supervisi internasional dalam penentuan nasib sendiri melalui mekanisme referendum. Segera buka akses jurnalis nasional maupun internasional masuk meliput segala persoalan yang terjadi di West Papua.
“Kami meminta kepada negara untuk tidak mendiskriminasi rakyat Papua dalam bentuk apapun, dan segera tarik pasukan TNI/Polri yang organik maupun non organik yang bertugas di tanah Papua. Segera hentikan operasi militer yang sedang dilakukan saat ini di kabupaten Nduga, Intan Jaya dan di seluruh tanah Papua,” tegasnya.
Andi Kossay, Badan Pengurus Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa dan Pelajar se-Pegunungan Jayawiajaya (IKB-PMPJ) Korwil Ambon mendesak kepada pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar segera membuka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat Papua dalam menyampaikan aspirasinya.
“Bila petisi rakyat West Papua di tolak, maka rakyat West Papua siap berlakukan Mogok Sipil Nasional (MSN) di seluruh teritorial West Papua,” tegasnya.
Pewarta: Agus Pabika
Editor: Elisa Sekenyap
