BeritaMahasiswa Tambrauw Keluhkan Pembangunan Asrama yang Tidak Dianggarkan Pemerintah

Mahasiswa Tambrauw Keluhkan Pembangunan Asrama yang Tidak Dianggarkan Pemerintah

KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com— Nikodemus Momo, ketua mahasiswa Tambrauw kecewa dan kesal atas penjelasan pihak DPRD dan Bupati Tambrauw tentang tertundanya pembangunan asrama definitif di kota studi Jayapura untuk anggaran tahun 2020. 

Momo mengatakan, kepeutusan itu tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pada sidang anggaran tahun 2020 di Fef, ibu Kota Kabupaten Tambrauw.

“Saya dan teman-teman mahasiswa kecewa dengan apa yang telah disampaikan bapak Bupati dan ketua DPRD. Kan sudah ada kesepakatan bersama dengan DPRD pada sidang anggaran 2020 di Fef pada 4 Desember 2019. Hari ini kami mau datang dengar berapa nilai uang yang dianggarkan untuk pembangunan asrama pada sidang APBD perubahan 2020, tapi tidak ada hasil yang didapatkan hari ini. Jawaban yang kami dapat tidak ada dana lagi karena semua anggaran digunakan untuk penanggulangan Covid-19 di Tambrauw,“ pungas Nikodemus saat dijumpai suarapapua.com, pekan lalu di hotel Kyrad.

Baca Juga:  Seruan dan Himbauan ULMWP, Markus Haluk: Tidak Benar!

Eko Yesnath, salah satu alumni mahasiswa Tambrauw di kota studi Jayapura menyatakan, pemerintah mengeluarkan statement terkait status tanah. Menurutnya, apakah pemerintah sendiri telah turun langsung dan melakukan identifikasi ke lapangan, sehingga menjadikan status tanah sebagai hambatan untuk menganggarkan anggaran pembangunan asrama.

“Pemerintah sendiri belum sampai di Jayapura untuk cek dan identifikasi langsung. Jadi jangan hanya bicara jarak jauh, tapi tidak liat faktanya,” kata Eko.

Baca Juga:  Lalui Berbagai Masalah, KPU Kota Sorong Sukses Plenokan di Tingkat Provinsi

Bupati Tambrauw, Gabriel Assem, mengungkapkan anggaran belanja tahunan 2020 telah dipangkas untuk Covid-19. maka ia minta pengertian mahasiswa untuk melihat masalah wabah yang sedang melanda dunia yang akhirnya mempengaruhi aktivitas pembangunan yang lain manjadi terkendala.

“Belanja pembangunan tahun in dipangkas untuk Covid-19. Belanja bangunan satu pun tidak berjalan, jadi jangan memaksa kehendak dan mengeluh. Tidak bisa paksa. Ini akan menjadi catatan untuk pembahasan di anggaran ini. Selain itu, kami harus memastikan status tanah di Jayapura. Status tanah di sana rawan sekali. Tumpang tindih sertifikat. Kami tidak mau ada masalah dan rugi. Takut kasusnya sama seperti Manokwari,” uangkap Bupati.

Baca Juga:  Dua Anak Diterjang Peluru, Satu Tewas, Satu Kritis Dalam Konflik di Intan Jaya

 

Pewarta : Mari Baru

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Non OAP Kuasai Kursi DPRD Hingga Jual Pinang di Kota Sorong

0
SORONG, SUARAPAPUA.com --- Ronald Kinho, aktivis muda Sorong, menyebut masyarakat nusantara atau non Papua seperti parasit untuk monopoli sumber rezeki warga pribumi atau orang...

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.