TAMBRAUW, SUARAPAPUA.com— Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan MRPB, Selasa (6/10/2020) sempat ricuh akibat ratusan rakyat Papua yang hendak masuk di lingkungan Kantor MRPPB guna menyaksikan rapat tersebut dibatasi aparat TNI/Polri.
Gege salah satu aktivis kepada suarapapua.com menegaskan “kami rakyat Papua menolak tegas perpanjangan Otsus di atas tanah Papua, karena selama 19 tahun Otsus diberlakukan di tanah Papua telah gagal menyelamatkan orang Papua,” kata Gege tegas usai aksi spontan merespon pelaksanaan RDP tersebut.
Menurutnya, triliuan anggaran yang dianggaran ke tanah Papua melalui Otsus tidak menyentuh rakyat Papua. Selain itu melalui dana tersebut tidak ada keberpihakan terhadap orang Papua sendiri.
“Rakyat Papua tidak butuh uang Otsus lagi. Maka kami minta merdeka dan merdeka penuh,” tukasnya.
Sementara itu Jimi, salah satu masyarakat yang berada di luar pagar Kantor MRPB mengatakan” kahadiran kami di Kantor MRPB tidak kacau. Kami hanya ingin masuk dan menyaksikan RDP secara langsung, sehingga kami juga bisa dengar hasilnya seperti apa. Ini haknya rakyat Papua. Aparat keamanan jangan memperkeruh keadaan ini kalau tidak ingin ada korban,” tukas Jimi.
Akhirnya, setelah berkoordinasi dengan Ketua MRPPB, Maxi Aharoen, ratusan rakyat Papua yang di luar pagar Kantor MRPB diijinkan masuk dengan syarat tidak melakukan aksi lainnya.
“Silahkan masuk tetapi tolong jangan bikin kacau. Saya tidak ingin kantor ini terbakar lagi. Cukup sudah beberapa kantor yang sudah terbakar. Biarkan kita dengar apirasi rakyat Papua dulu,” respon Maxi Aharoen.
Sekaligus ia membantah beredarnya SMS ancaman kepada peserta RDP yang mengatasnamakan MRP.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Elisa Sekenyap
