BeritaPjs Bupati Musa'ad Hentikan Sementara Sekolah Tatap Muka di Waropen

Pjs Bupati Musa’ad Hentikan Sementara Sekolah Tatap Muka di Waropen

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Waropen, Muhammad Musa’ad meminta seluruh aktivitas sekolah tatap muka di wilayahnya untuk sementara dihentikan.

Ia meminta instansi terkait serta pihak sekolah menyiapkan peraturan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, masker dan hand sanitizer sebelum membuka kembali sekolah.

“Mungkin nanti kita akan rapat bersama dengan komite sekolah dan orang tua dulu untuk memastikan protokol kesehatan dibuat secara tertulis baru sekolah tatap muka dibuka lagi.”

Baca Juga:  Ancaman Pada Bumi Tinggi Akibat Investasi, Aries Ap Ajak Tanam Pohon Bersama

“Tapi dengan catatan semua harus dipatuhi sekolah, siswa dan guru yang mengajar,” terang bupati via sambungan telepon, Rabu.

Bupati mengakui saat ini Kabupaten Waropen masuk dalam zona hijau, sehingga pimpinan sebelumnya mengambil kebijakan untuk membuka kembali sekolah tatap muka.

Hanya saja, Musa’ad tak ingin mengambil resiko sebab saat ini penularan Covid di Provinsi Papua secara umum terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.

Baca Juga:  Aksi Penghijauan di Grasberg Dalam Rangka Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2024

“Kemarin saya mengunjungi SMP di Waren yang sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka, nah yang jadi pertanyaan apakah proses itu bisa menjamin? Apakah ada penularan atau tidak? Dan sepanjang bisa dijamin dipersilahkan.”

“Tapi walapun selama ini sudah dilakukan tatap muka satu atau dua jam dan kemudian pulang, saya menilai masih harus dipastikan secara tertulis apakah protokol kesehatannya dijalankan. Sebab jika tidak sangat beresiko,” pungkasnya. (*)

Baca Juga:  Ketua DPC Partai Demokrat Resmi Terima Surat Tugas DPP, Siap Bersaing Dalam Pilkada 2024

 

Sumber : papua.co.id

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Tambrauw Bersama Masyarakat Terima Satgas 762 di Fef

0
“Ini merupakan buntut dari penyelesaian masalah di tahun 2021 yang tidak diselesaikan dengan baik. Pertama, mereka minta dua oknum pelaku yang dilaporkan di POM sudah sampai man. Kedua, ganti rugi dari tempat tinggal di bawah ini, status tanah apakah sudah hibah milik pemerintah atau masih milik masyarakat, makanya mereka palang,” bebernya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.