WAKEITEI, SUARAPAPUA.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Deiyai menuding adanya sejumlah proyek fiktif dari tahun anggaran 2019 yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu.
Yason Edowai, ketua Komisi III DPRD Deiyai, mengungkapkan dugaan itu saat rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Deiyai tahun anggaran 2019, Selasa (6/10/2020) di aula DPRD Deiyai.
“Dari pemantauan kami di lapangan, ada sejumlah proyek fisik yang tidak dikerjakan. Kenyataan di lapangan berbeda dengan laporan. Dalam laporannya dibuat bagus, padahal tidak benar. Ini pembohongan,” ujarnya.
Sebagai komisi yang membidangi infrastruktur, ia mengaku sangat kesal dengan hal ini. Tidak saja terkesan memanipulasi data di atas kertas, berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran justru merugikan kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat Deiyai.
“Proyek fisik tanpa ada bukti ini sangat berbahaya, bisa temuan. Dari sekarang dievaluasi dan ditekan, (supaya) jangan lakukan itu. Kapan mau bangun daerah ini kalau seperti begini? Stop mainkan anggaran,” tegasnya.
Yason tekankan tak boleh terulang hal sama di tahun depan. Karena menurutnya, temuan seperti ini tak akan ditolerir lantaran mengorbankan pemenuhan kebutuhan rakyat dan merugikan keuangan negara.
“Dalam sidang ini kami mau tegaskan bahwa cara-cara begini segera distopkan. Tahun depan jangan terulang. Siapapun yang bermain-main dengan proyek fisik, lebih baik jabatannya dicopot saja dan serahkan ke ranah hukum,” ujarnya.
Sesuai kesepakatan Pimpinan dan Anggota DPRD Deiyai, ujar Edowai, seluruh pekerjaan yang bersumber dari tahun anggaran 2020 akan dipantau langsung di lokasi proyek.
“Dinas yang main-main dengan proyek fisik, tunggu saja. DPRD akan turun ke lapangan dan pantau semuanya,” tegas Yason.
Petrus Badokapa, ketua DPRD kabupaten Deiyai, menegaskan, para kepala ODP harus mampu menunjukkan kinerja sebagai bukti keseriusan membangun daerah dan masyarakat di lima distrik.
Kinerja sebagian besar OPD di daerah ini menurutnya sangat buruk karena tak kerja dengan baik.
“Banyak OPD yang bermasalah, laporannya banyak tipu karena bukti di lapangan berbeda. Ini namanya kejar uang saja. Jangan korbankan pembangunan. Masyarakat tidak merasakan hasil kerja dari OPD,” ujarnya di akhir sidang paripurna istimewa.
Badokapa bahkan dengan tegas menegur pimpinan OPD yang tak kerja sesuai yang diharapkan untuk mendukung terwujudnya visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Deiyai periode 2019-2024.
“Heran sekali dengan kelakuan dari kepala OPD. Selama ini apa yang kalian kerja? DPA yang dibagikan itu bukan uang pribadi. Ingat baik-baik, kalian semua anak daerah. Tetapi belum buktikan di lapangan. Kami lihat, banyak laporan yang tidak benar. Laporan tipu-tipu. Kalian pikir itu baik, tetapi cara kalian itu sudah menipu Tuhan, menipu alam dan menipu masyarakat Deiyai,” tuturnya.
Meskipun rata-rata putra daerah, Badokapa menilai para kepala OPD hingga sejauh ini belum buktikan kinerjanya.
“Banyak kepala dinas yang lebih suka tinggalkan Deiyai. Tidak pernah betah di tempat tugas. Jelaslah, tidak ada pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, bahkan kegiatan rutin di dinas pun macet. Ini kenyataan yang perlu diperhatikan lebih serius,” ujar Hendrik Onesmus Madai, ketua Komisi I DPRD Deiyai.
Pewarta: Markus You
