JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dilaporkan bahwa tentara Indonesia kembali lagi telah menyeberang batas wilayah dan telah memasuki wilayah Negara Papua Nugini (PNG) dan mendirikan kamp di Sungai Torassi, sekitar 30 km di daerah PNG dari perbatasan.
Hal itu telah dikonfirmasi oleh pejabat pemerintah pada 7 Oktober 2020, sebagaimana dilaporkan Post Courier pada 8 Oktober 2020.
Peristiwa yang merupakan pengulangan serangan di kawasan yang sama pada tahun 2012 tersebut telah menuai kemarahan pemerintah PNG, yang kini menuntut penjelasan dari Dubes RI di PNG.
Komandan Angkatan Pertahanan PNG Defence Force, Mayor Jenderal Gilbert Toropo kemarin mengkonfirmasi bahwa “serangan” itu terkendali dan diselesaikan bahwa mereka telah mengirim tim pejabat pemerintah ke perbatasan untuk menilai dan menangani situasi tersebut.
Ia tidak merinci bagaimana mereka akan menangani situasi tersebut, tetapi menunjukan bahwa ada kesepakatan antara kedua pemerintah tentang penggunaan fasilitas di sisi perbatasan PNG yang telah dipindahkan oleh pasukan Indonesia untuk diduduki pada minggu ini.
Pemerintah Indonesia kemarin mengatakan, akan menanggapi masalah tersebut.
“Ini bukan masalah serius. Laporan di media socsial menyesatkan; ini sebenarnya tentang infrastruktur yang dibangun antara tahun 2011 dan 2012, yang pada tahun 2012 pemerintah kita memanggil KBRI untuk menjelaskan,” kata Mayjen Toropo.
“Tapi kami akan mengirimkan tim investigasi untuk mengunjungi lokasi tersebut. Hal ini tentang infrastruktur yang dibangun di sungai Torassi, yang telah kami tangani dan kami melakukan pembicaraan perbatasan secara bersama setiap tahun.”
“Kami juga memiliki tim verifikasi dan pemetaan bersama. Pemerintah kami memastikan monumen perbatasan diperbaiki dan kedua belah pihak jelas dalam hal ini,” tukasnya.
Ia juga mengatakan, ini masalah infrastruktur dan Menteri Luar Negeri PNG telah memanggil Duta Besar Indonesia untuk masalah ini.
Pada 2010, angkatan laut Indonesia secara keliru membangun dermaga di PNG, sementara PNGDF secara keliru juga melepas bendera Indonesia di wilayah Indonesia tahun 2015.
Belakangan terindentifikasi bahwa tentara PNGDF telah keliru membangun penanda perbatasan internasional dari posisi semula. Meridian 141 di sungai Torassi, namun dilaporkan hanyut oleh banjir pada 2011.
Para tentara membangun penanda pengganti tanpa berkonsultasi dengan PNG dan sub komite teknis gabungan Indonesia tentang survei perbatasan dan Demarkasi (batas pemisah).
Militer Indonesia membangun dermaga sejauh 22 meter ke dalam wilayah PNG di Provinsi Barat dan disarankan untuk memindahkan dermaga itu dan membangunnya di sisi wilayah perbatasan mereka.
Laporan penyerbuan tersebut masih terus berlangsung dan menurut laporan sebelumnya, pada tahun 2013, pemerintah PNG sebelumnya, di bawa Menlu Rimbink Pato telah mengeluarkan nota protes ke Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan pemerintah PNG terhadap pembangunan pos/jetty militer di daerah perbatasan tersebut.
Waktu itu, warga dari enam desa di sepanjang sungai Torassi perna bertemu dengan pasukan militer Indonesia.
Pada 11 Februari 2014, tentara Indonesia menyeberangi perbatasn dan tiba di sungai Torassi di desa Balamuk, 27 km sebelah timur perbatasan dan mengancam penduduk desa, yang akhirnya warga masyarakatnya melarikan diri.
Keesokan harinya, pada 12 Februari 2014, lebih banyak tentara memasuki desa Wado sejauh 30 km ke dalam wilayah PNG dan mengancam penduduk desa di sana.
Para prajurit juga secara illegal melintas perbatasan dan mengancan penduduk desa di Balamuk, Wando, Benshack, Bondonbol dan Kormno.
Laporan yang diterima Post Courier minggu ini menjelaskan bahwa orang Indonesia telah menyeberangi ke perbatasan PNG dan sekarang telah mempertahankan pos perbatasan mereka di sungai Torassi, yang melewati monumen PNG dan masuk ke dalam wilayah PNG.
“Mereka juga memiliki perahu nelayan yang berlabuh di sungai yang digunakan untuk pergi ke Weam dan Morehead.”
Tapi Mayor Jenderal Toropo kemarin mengatakan bahwa hal ini semua sudah terkendali. Kemarin pemerintah juga telah menegaskan PNG memiliki perjanjian saling menghormati dalam persahabatan dan kerjasama dengan Indonesia.
Pemerintah mengatakan bahwa mereka menangani masalah ini dengan cara diplomatik, karena hubungan PNG dan Indonesia sangat erat. Sama juga PNG memiliki hubungan yang sangat baik dengan perbatasan di kepulauan Solomon, Indonesia dan Australia. (*)
Sumber: Post Courier
