JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Laurenzius Kadepa, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), menilai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Menkopolhukam tidak independen dalam mengungkap kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Hitadipa, kabupaten Intan Jaya.
Hal itu ditegaskan Kadepa karena hasil pemantauan dan penyelidikan kasus kematian Pdt. Yeremia Zanambani oleh TGPF sangat kontroversial dengan pendataan dari Tim Pansus Kemanusiaan DPRP dan Komnas HAM RI.
“Laporan dari TGPF bentukan Menkopolhukam sangat jauh beda dengan temuan dari Gereja, laporan masyarakat, saksi-saksi mata di sana, hasil laporan Pansus Kemanusiaan DPR Papua, juga dari tim Komnas HAM RI. Jadi, tim TGPF itu tidak independen,” ujarnya kepada suarapapua.com melalui pesan WhatsApp, Minggu (18/10/2020).
Kadepa berharap, tim Pansus Kemanusiaan DPRP dan Komnas HAM RI tetap bekerjasama agar laporannya benar-benar objektif.
“Tim Komnas HAM RI sudah bertemu dengan Pansus Kemanusiaan DPRP untuk berdiskusi tentang laporan investigasi kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani. Selain itu, Pansus Kemanusiaan DPRP juga sudah menyampaikan hasil pemantauanya di lapangan kepada Komnas HAM RI, sehingga saya berharap nantinya laporan dari Komnas HAM RI benar-benar objektif,” harap Kadepa.
Sebelumnya, keluarga korban dan tokoh gereja di Intan Jaya menolak dengan tegas tim investigasi kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani yang baru-baru ini dibentuk Menkopolhukam, Mahfud MD di Jakarta.
Penolakan itu diungkapkan Lukas Zanambani, keluarga korban Pendeta Zanambani, kepada suarapapua.com melalui panggilan telepon dari Intan Jaya, belum lama ini.
“Kami dengar katanya pemerintah pusat dan menteri ada bikin tim untuk ungkap kasus pembunuhan bapak Zanambani. Tim itu semua adalah TNI dan Polri, jadi kami keluarga sangat tidak terima dengan tim itu,” kata Lukas.
Lukas minta agar pemerintah memberikan mandat kepada tim independen yang netral, terutama gereja.
“Sebaiknya dari gereja, Komnas HAM yang datang. Tidak boleh TNI dan Polri yang datang,” pintanya.
Ia lalu minta jika negara tak mampu menyelesaikan kasus ini, lebih baik izinkan tim dari PBB datang ke Intan Jaya untuk melakukan investigasi.
“Ini kepentingan apa? Sudah jelas-jelas aparat keamanan yang bunuh bapak (Pdt. Yeremia Zanambani). Ada saksi hidup beberapa hamba Tuhan dan istri almarhum, baru TNI dan Polri yang datang. Mereka mau ambil data apa? Pelaku mau adili pelaku kah?. Intinya tim itu kami tolak. Kalau boleh PBB saja yang datang ke sini,” tegasnya.
Senada ditegaskan Pendeta Karel Nulini, ketua Klasis Hitadipa, dan Pendeta Yahya Sani selaku penasehat gereja di Wilayah Tiga GKII Intan Jaya.
“Kami dengar kalau Menkopolhukam ada bentuk tim untuk usut kasus penembakan terhadap Pendeta Yeremia dari Jakarta, itu bagus, tetapi salahnya dalam tim semua tentara dan polisi. Kalau sudah begini percuma saja. Mereka bikin tambah takut masyarakat. Sekarang saja gereja masih kosong, jemaat tidak kembali lagi. Lalu, tentara dan polisi datang untuk apa?” ujar Karel.
Karel dan Yahya bahkan mendesak, tim bentukan Menkopolhukam dibubarkan dan segera bentuk tim yang netral.
“Tim dari Jakarta itu dibubarkan dan bentuk tim netral seperti Komnas HAM, tokoh gereja dan libatkan mereka yang kerja untuk kemanusiaan, agar masalah-masalah ini bisa dituntaskan. Jangan seperti kasus Paniai, Nduga, Wamena, Biak, Abepura dan kasus-kasus yang lain di Papua yang sampai sekarang tidak pernah diselesaikan,” ujarnya.
Pewarta: Yanuarius Weya
Editor: Markus You
