KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com— Sophian Andi, Rektor Universitas Kristen Indonesia Papua (UKIP) Sorong mengatakan, pemekaran propinsi atau pun kabupaten bukanlah satu-satunya solusi penyelesaian masalah yang dihadapi bagi orang asli Papua (OAP).
“Perlu perhatikan bahwa pemekaran DOB bukalah satu-satunya solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Papua. Memang dasar pemekaran untuk kesejahteraan, tapi kalau DOB nantinya tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi OAP berarti pemekaran bukan solusi,” jelas Sophian Andi, Rektor UKIP Sorong kepada suarapapua.com, Selasa (20/10/2020).
Menurutnya, para elit politik di pusat, propinsi dan kabupaten harus utamakan faktor-faktor yang perlu dibenahi dan dipertimbangkan, seperti penyiapan kelembaggaan, infrastruktur kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan daerah,” tuturnya.
Selain itu, ia minta pemerintah daerah bersama masyarakat Papua melakukan evealuasi menyeluruh pelaksanaan undang-undang otonomi khusus yang tidak merata hingga ke tingkat masyarakat.
Sedangkan untuk pemerintah pusat memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan mekanisme dan pengawasan Otsus itu sendiri.
“Pemerintah daerah dan masyarakat evaluasi dalam mengindentifikasi penyebab tidak meratanya anggaran dan kebijakaan Otsus, sedangkan pemerintah pusat punya beban moril untuk evalusi menyeluruh terhadap mekanisme dan pengawasan UU Otsus yang telah berjalan hingga saat ini.”
“Penilaian masyarakar yang selama in tidak merasakan dampak dan manfaat UU Otsus serta permasalahan mengenai keadilan bagi OAP, kesejahteraan, penegakan hukum dan hak asasi manusia,” tuturnya.
Selain itu juga, pemerintah pusat dan daerah agar melakukan evalusi menyeluruh pemerataan terhadap penggunaan dana Otsus di bidang pendidikan. hal ini katanya, mengingat masih banyaknya anak asli Papua mengalamai kendala karena faktor keterbatasan biaya dalam menempuh pendidikan,” tegasnya.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Elisa Sekenyap
