Pernyataan Menkopolhukam Dianggap Menciderai Rakyat Papua

0
1765

JAYAPURA, SUARAPAPUA— Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) minta Menkopolhukam Mahfud MD agar menarik pernyataanya yang merekomendasikan TNI/Polri untuk mengisi daerah kosong di Papua.

Permintaan itu diutarakan Ketua BEM Uncen, Yops Itlay kepada suarapapua.com, Jumat (23/10/2020).

Yops mengatakan, pernyataan Menkopolhukam itu benar-benar meciderai hati rakyat Papua. Sehingga perlu untuk dilakukan klarifikasi terkait pernyataan itu, sebab pelanggaran HAM terus terjadi akibat pendropan TNI/Polri di tanah Papua.

“Kami mau sampaikan bahwa di tanah Papua itu, bukan tanah kosong. Sudah ada penghuninya, tidak bisa negara sewenang-wenang mengambil hak alih masyarakat untuk menduduki. Ingat, di Papua saat ini kami semua masih trauma dengan kekerasan militer masa lalu, pelanggaran HAM dimana-mana, sampai saat ini. Jadi Menkopolhukam segera menarik pernyataan itu yang telah menyakiti  hati rakyat Papua,” tukas Yops tegas.

Baca Juga:  Simamora: Penting Mengajar Anak, Tetapi Juga Pembentukan Karakter

Ia juga mengatakan agar Menkopolhukam tidak secara terus menerus mengeluarkan pernyataan yang menyakiti rakyat Papua seperti ini.

ads

“Kami minta kepada Menkopolhukam jika ingin mengeluarkan pernyataan, pernyataan yang baik-baik saja atau sewajarnya saja,” ujarnya.

Senada disampaikan Sekertaris Umum BEM Uncen, Heren Wanimbo yang meminta agar pemerintah pusat untuk melakukan pendekatan persuasif kepada Papua.

Baca Juga:  Aktivitas Belajar Mengajar Mandek, Butuh Perhatian Pemda Sorong dan PT Petrogas

“Saya pikir pemerintah harus ubah pendekatan di Papua. Jangan dengan pendekatan militer terus. Kalau militer dan militer, maka rakyat sipil dan mahasiswa di Papua akan bangkit dan terus lawan negara,” ujar Wanimbo.

Riko Kobogau pengurus BEM Uncen menyayangkan kebijakan pemerintah pusat yang selalu melakukan pendekatan di Papua dengan pendekatan militer.

“Perlu ketahui bahwa di Papua itu semua kasus-kasus kekerasan dilakukan aparat. Karena selama ini dengan tindakan itu bukannya mengatasi masalah, tetapi malah terus menambah kasus pelanggaran di Papua.”

Baca Juga:  Sebanyak 127 Peserta Memulai Program Pelatihan di Institut Pertambangan Nemangkawi

“Seperti pembunuhan pendeta dan gembala di Intan Jaya baru-baru ini, pembunuhan yang terus terjadi di Nduga, Timika dan sekarang di Oksibil. Ini semua karena penambahan pasukan yang berlebihan di Papua. Yang diharapkan rakyat itu bukan militer, tetapi tenaga guru dan kesehatan untuk melayani rakyat yang di Papua,” ujarnya.

Pewarta: Yanuarius Weya

Editor: Elisa Sekenyap

Artikel sebelumnyaIni Data Jumlah OAP di Papua yang Diumumkan Gubernur
Artikel berikutnyaPaslon DY-EM Gelar Kampanye Akbar dan Resmikan Tiga Posko di Dekai