BeritaMahasiswa Deiyai: Batalkan Pemekaran dan Tuntaskan Kasus Oneibo Berdarah

Mahasiswa Deiyai: Batalkan Pemekaran dan Tuntaskan Kasus Oneibo Berdarah

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Deiyai (FKM-KD) kota studi Jayapura mendesak pemerintah daerah segera membatalkan pemekaran 10 distrik dan 109 kampung, serta meminta negara segera menuntaskan kasus Oneibo Berdarah.

Yulius Takimai, wakil ketua Badan Pengurus Harian (BPH) FKM-KD Jayapura, menyatakan, ada skenario yang dimainkan pemerintah setempat dan pusat. Sebab, rakyat Deiyai pada umumnya tak pernah menuntut pemekaran, tetapi justru mendesak negara segera menuntaskan kasus Oneibo Berdarah.

“Kami mahasiswa Deiyai seratus persen menolak pemekaran 10 distrik dan 109 kampung di Deiyai, karena semua itu ilegal dan tidak sesuai mekanisme hukum yang berlaku di negara Indonesia,” ujarnya saat jumpa pers di lapangan Mega Futsal Abepura, Kota Jayapura, Jumat (6/11/2020) kemarin.

Baca Juga:  IMPPAS Ajak Semua Pihak Kawal Penerimaan CPNS 80/20 Persen OAP

Ia juga menilai pemerintah dan negara gagal dalam menangani kasus Oneibo Berdarah.

“Pemerintah harus melihat persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Oneibo, bukan mengejar kepentingan pribadi demi uang,” ujarnya.

Polemik pemekaran 10 distrik dan 109 kampung di Deiyai gencar dibahas netizen di sosial media. Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pemekaran tersebut diajukan pemerintah daerah dalam sidang paripurna DPRD yang berlangsung Rabu (4/11/2020) malam, diterima dan disahkan.

Baca Juga:  Parpol Harus Terbuka Tahapan Penjaringan Bakal Calon Bupati Tambrauw

Dengan itu, jumlah distrik dan kampung di kabupaten Deiyai bertambah. Sebelumnya terdapat lima distrik (Tigi, Tigi Timur, Bouwobado, Kapiraya, Tigi Barat), dengan 10 distrik baru, kabupaten Deiyai kini memiliki 15 distrik.

Adapun distrik baru itu, Bomou, Butuma, Topapini, Waiyai, Kibito, Bou, Memoa, Kebobubugi, Deiyai, dan Debei, dan Memoa.

Menanggapi itu, Nicolaus Edowai, senioritas FKM-KD Jayapura, menyatakan, pemekaran distrik dan kampung tak memenuhi syarat-syarat dari perspektif jumlah penduduk.

“Pemkab Deiyai segera batalkan pemekaran itu,” desak Nico.

Baca Juga:  LBH Papua Soroti Penangkapan Pelajar dan Interogasi Guru Akibat Mencoret Pakaian Seragam Bermotif BK

Edowai juga menegaskan, Pemkab Deiyai semestinya menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang tertumpuk, bukan mekarkan 10 distrik dan 109 kampung.

“Banyak masalah yang dihadapi rakyat Deiyai seperti ekonomi, sosial, budaya dan kearifan lokal, pendidikan dan kesehatan yang sampai sekarang belum memadai fasilitasnya. Pemerintah harus tangani ini,” tandasnya.

Akibat berbagai persoalan dibiarkan berlanjut, ia akui hari ini banyak orang di Deiya mati di atas tanahnya sendiri.

“Sikap tegas kami sudah jelas tetap tolak pemekaran 10 distrik dan 109 kampung di kabupaten Deiyai.”

Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Tambrauw Bersama Masyarakat Terima Satgas 762 di Fef

0
“Ini merupakan buntut dari penyelesaian masalah di tahun 2021 yang tidak diselesaikan dengan baik. Pertama, mereka minta dua oknum pelaku yang dilaporkan di POM sudah sampai man. Kedua, ganti rugi dari tempat tinggal di bawah ini, status tanah apakah sudah hibah milik pemerintah atau masih milik masyarakat, makanya mereka palang,” bebernya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.