Presiden Bougainville Minta Masyarakat Bersiap Menghadapi Perubahan Pembangunan

0
1486
Presiden Bougainille Baru, Ismael Toroama. (ABG - SP)
adv
loading...

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Orang Bougainville telah ditantang untuk bersiap menghadapi perubahan perkembangan besar-besaran oleh pemerintahan baru mereka.

Pemerintah Otonom Bougainville Otonom, ABG, di bawah Presiden baru, Ismael Toroama, bertujuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Saat penandatanganan Nota Kesepahaman, ABG dengan pemilik tanah Tonolei, dia mengatakan bahwa masyarakat harus menerima perubahan ini dan mengizinkan pemerintah dan hukum untuk beroperasi dalam masyarakat.

Baca Juga:  Angkatan Bersenjata Selandia Baru Tiba di Honiara Guna Mendukung Demokrasi Pemilu Solomon

MoU tersebut adalah untuk memungkinkan pemilik sumber daya Proyek Pengembangan Kayu Tonolei untuk bekerja dengan ABG untuk memungkinkan Perusahaan Pengembangan Tonolei untuk memulai operasinya.

Dalam sebuah pernyataan, Toroama juga meminta pemilik tanah di Buka Town untuk mempertimbangkan memberikan tanah yang tidak digunakan kepada pemerintah guna mulai membangun infrastruktur.

ads

Dia mengeluarkan peringatan keras kepada orang-orang yang menempati rumah pemerintah di Buka dan Arawa untuk bersiap mengosongkan aset pemerintah tersebut.
Presiden telah menekankan pentingnya membangun kembali struktur sosial-ekonomi Bougainville sejak dilantik pada bulan September lalu.

Baca Juga:  Pacific Network on Globalisation Desak Indonesia Izinkan Misi HAM PBB ke West Papua

Sementara Toroama dijadwalkan berada di ibu kota Papua Nugini untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri James Marape kemarin.

Marape telah bertemu dengan Toroama segera setelah dia memenangkan kursi kepresidenan daerah otonom PNG.

Pemilu baru-baru ini membuka jalan bagi konsultasi ekstensif atas hasil referendum kemerdekaan Bougainville yang tidak mengikat setahun lalu.

Baca Juga:  Prancis Mendukung Aturan Pemilihan Umum Baru Untuk Kaledonia Baru

Mayoritas memilih kemerdekaan, tetapi parlemen nasional PNG harus meratifikasi hasil ini agar bisa berlaku.

Menurut kantor Perdana Menteri Marape, selama di Port Moresby, delegasi kunjungan akan terlibat dalam pembicaraan dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya.

 

Editor: Elisa Sekenyap

SUMBERRadio New Zealand
Artikel sebelumnyaMahasiswa Deiyai: Batalkan Pemekaran dan Tuntaskan Kasus Oneibo Berdarah
Artikel berikutnyaPapuansPhoto Gelar Hunting Bersama Perdalam Pengetahuan Human Activity di Sentani