WAMENA, SUARAPAPUA.com — Pengungsi dari kabupaten Nduga rindu kampung halaman setelah dua tahun lebih hidup menderita pasca operasi militer awal Desember 2018. Presiden Joko Widodo diminta mendengar keluhan yang selama ini telah disampaikan berkali-kali.
Kerinduan ini diungkapkan Sipe Kelnea, ketua pemuda pengungsi Nduga di kabupaten Jayawijaya, Senin (14/12/2020) kepada suarapapua.com usai perayaan natal bersama sekaligus pengucapan syukur atas kelulusan CPNS bagi putra-putri Nduga.
“Kami orang-orang Nduga dari seluruh tempat pengungsian minta sekali lagi kepada bapak presiden Joko Widodo untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi kami. Tolong, TNI dan Polri non organik maupun organik yang ada di daerah kami itu segera ditarik dan kembalikan. Kami ingin pulang kampung, tapi tidak aman kalau mereka masih ada dan kuasai kampung kami,” tuturnya.
Sejak awal Desember 2018, kata Sipe, orang Nduga korban karena persoalan besar yaitu Tanah Papua.
“Kita bicara Tanah Papua, sebenarnya tanah yang besar, tapi kita masyarakat Nduga ini jadi sasaran, sampai banyak orang meninggal.”
Ia akui selama ini terus menerus memikirkan cara terbaik untuk segera pulang ke tempat tinggal. Orang Nduga juga ingin kerja sebagaimana orang lain kerja di daerahnya masing-masing. Sayangnya, kata Sipe, orang Nduga sudah bubar lantaran masalah Papua yang kemudian negara jadikan daerah operasi militer.
Perjuangan Papua menurutnya, milik seluruh orang yang selama ini berjuang untuk lepas dari Indonesia. Tetapi masyarakat di kabupaten Nduga yang nota bene warga sipil yang menjadi sasaran.
“Sejak minggu pertama bulan Desember 2018, kami sudah keluar kampung mengungsi menyebar ke mana-mana, ada yang meninggal dalam perjalanan di hutan, ada yang meninggal karena sakit dan kelaparan, juga sebagian mati ditembak aparat keamanan Indonesia,” tutur Sipe.
Sebagian besar orang Nduga, kata dia, mengungsi ke berbagai daerah di pegunungan tengah Papua, seperti kabupaten Lanny Jaya, Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya, Asmat, Yahukimo, bahkan di Jayapura.
“Sudah dua tahun lebih tinggalkan kampung halaman. Sekarang kami mau pulang, tetapi aparat keamanan masih kuasai Nduga. Bapak presiden Jokowi tolong dengar aspirasi kami. TNI dan Polri non organik maupun organik yang ada di daerah kami itu segera ditarik,” tuturnya.
Kelnea mempertanyakan kepada presiden Joko Widodo, apakah masyarakat dan wilayah kabupaten Nduga bukan bagian dari NKRI? Semua keluhan warga Nduga yang dipublikasikan melalui berbagai media maupun tertulis disampaikan, tidak pernah diindahkan.
Ia juga dengan tegas meminta pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi Papua untuk tidak jadikan masyarakat kecil seperti pengungsi Nduga sebagai lahan bisnis.
“Orang meninggal jangan dimanfaatkan uang. Negara harus tahu itu, dan kalau Jokowi masih sayang kami ini orang mana, apakah masih bagian dari Indonesia atau sudah pisah dari NKRI? Tolong, segera tarik TNI dan Polri. Supaya masyarakat bisa pulang ke daerah asal,” ujarnya.
Selama tinggal di Jayawijaya atau beberapa daerah pengungsian, tidak nyaman bahkan tak diizinkan berkebun. Situasi makin parah karena orang bisa bertahan kalau makan dan bisa makan kalau kerja.
“Tetapi jika kondisinya seperti ini, dan kita hanya tinggal di rumah saja, lalu siapa yang kasih kami makan? Ini persoalan besar. Jadi, kami sampaikan kepada bapak Jokowi, kami mau pulang ke kampung, bapak Jokowi tolong tanggung jawab,” tegas Sipe.
Sementara itu, Theo Hesegem, direktur eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, mengungkapkan kesedihannya menyaksikan penderitaan warga Nduga di pengungsian.
Kata Theo, sangat disayangkan nasip pengungsi dari kabupaten Nduga yang terlantar begitu saja di kabupaten lain, dan meninggal dengan sia-sia tanpa ada perhatian dari pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat.
“Angka kematiannya semakin bertambah, yang ditembak maupun yang meninggal di pengungsian baru-baru ini. Kita perlu ketahui bahwa angka kematian masyarakat sipil terus meningkat,” ucapnya.
Sebelum virus Covid-19 muncul di Papua, sebenarnya krisis kemanusiaan di Nduga dan Papua umumnya telah memakan korban jiwa. Tetapi pemerintah pusat dan daerah tidak menanggapinya dengan serius terhadap korban-korban yang sedang berjatuhan itu.
Parahnya, kata Theo, warga korban itu oleh pemerintah pusat dalam hal ini presiden Joko Widodo mencapnya sebagai pengacau, OPM, KKB, separatis, tikus hutan dan monyet. Karena anggapan demikian, negara abaikan warganya begitu saja. Karena dianggap binatang yang ditembak.
“Dianggap binatang yang ditembak. Padahal ini manusia. Masyarakat Nduga khususnya yang pengungsi ini juga warga negara yang punya hak hidup di negara Indonesia dan korban-korban ini memang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi pemerintah berdiam dan tidak bisa mencari solusi untuk mengakhiri kekerasan di Tanah Papua.”
Pembela HAM ini mengungkapkan, “Saya sangat heran dan selalu bertanya dalam hati bahwa pemerintah Indonesia sangat sibuk dengan Corona, virus yang membawa kematian masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga telah menganggarkan dana dalam jumlah cukup besar. Sedangkan penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan TNI dan Polri di Nduga, Intan Jaya dan beberapa kabupaten lain dibiarkan begitu saja.”
Theo menceritakan kasus lain, pada tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 7 pagi, seorang kepala suku besar yang juga biasa dipanggil sebagai Pendeta Abenrak Nimiangge meninggal dunia di kampung ilekma, distrik Napua, kabupaten Jayawijaya.
“Begitulah nasip pengungsi yang meninggal tanpa ada perhatian pemerintah. Selama ini yang bisa mereka lakukan hanya doa, karena melalui doalah yang Tuhan bisa menjawab keluhan mereka.”
Angka kematian masyarakat Nduga terus bertambah, menurutnya, pemerintah Indonesia tidak bisa menganggapnya biasa-biasa saja.
“Perlu diketahui bahwa kematian itu ada nilai kemanusiaannya. Kalau meninggal, mereka seharusnya dari kampung mereka sendiri. Tetapi karena daerah dan tempat tinggal mereka telah dijadikan lahan operasi militer skala besar, sehingga mereka dianggap seperti orang-orang terasing dan hidup di daerah orang lain, dan mirisnya meninggal dari daerah orang lain. Nilai kemanusiaannya tidak ada. Kasihan sekali. Negara biarkan semua ini begitu saja. Sampai kapan situasi ini akan berlanjut? Negara dan semua pihak harus buka mata melihat situasi ini,” tutur Hesegem.
Ia sangat tidak terima jika warga sipil dicap sebagai separatis, OPM, KKB, KKSB, tikus-tikus hutan dan monyet. Warga sipil dianggap tidak ada nilainya. Karena itu pemerintah selalu diam tanpa ada upaya solusi.
“Sebenarnya pemerintah juga membentuk tim penyelesaian masalah Papua, tetapi semua itu hanya setengah hati dan proses penyelesaiannya tidak berjalan maksimal. Sampai tidak pernah tuntas sesuai harapan masyarakat Papua.”
Lanjut Hesegem, “Apakah dugaan pelanggaran HAM di Papua kita lupakan semuanya karena ada virus Corona? Maaf tidak, pelanggaran HAM yang menghilangkan nyawa manusia tanpa ada kesalahan harus terus kita bicara karena mereka mati bukan karena sakit atau bukan stres atau gila. Mereka ditembak dengan unsur sengaja dan menghilangkan nyawa tanpa ada kesalahan. Itu kita harus bersuara dan terus berbicara hingga masyarakat Papua harus mendapatkan rasa keadilan dalam penegakan HAM, karena masyarakat asli Papua sebagai warga negara juga punya hak untuk mendapatkan keadilan dalam penegakan HAM.”
Theo menyatakan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua belum berakhir. “Karena itulah kita sebagai pembela HAM harus terus perjuangkan.”
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
