JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Kebijakan pemerintah melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberlakukan Komando Operasi Habema dianggap satu strategi jitu demi mewujudkan target pembasmian etnis melalui operasi gabungan.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyebut pemberlakuan operasi Habema di Papua Barat yang diumumkan pekan ini dituding sebagai skenario berikutnya ketika Jakarta meningkatkan pendekatan keamanan untuk membubarkan gerakan kemerdekaan yang telah berlangsung puluhan tahun.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan pembentukan Komando Operasi Habema pada 28 Februari 2024. Operasi ini merupakan komando gabungan (Koops) yang mewakili format baru operasi gabungan TNI dan Polri untuk menangani pemberontakan di Tanah Papua.
Menase Tabuni, presiden eksekutif ULMWP, menyatakan, eksperimen kebijakan publik terbaru yang dilakukan Jakarta adalah operasi gabungan TNI dan Polri di Papua Barat. Fokusnya tidak hanya di wilayah Nduga, tetapi juga wilayah lain di Papua Barat.
Nama Habema dipinjam dari penduduk setempat di wilayah Nduga yang diambil dari nama sebuah danau. Para analis intelijen mengartikan kata tersebut sebagai singkatan dari pendekatan keamanan berkelanjutan. Ini merupakan penyusunan ulang strategi keamanan yang sama untuk mencapai Habema atau “Harus Berhasil Maksimal”.
Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, Koops Habema merupakan model manuver ofensif yang memadukan strategi smart power, soft power, hard power, dan diplomasi militer.
Namun, fokus pemerintah Indonesia terhadap Papua Barat sebagai pusat keamanan telah dikecam ULMWP.
Dalam siaran pers ULMWP, Senin (4/3/2024), Menase Tabuni menyatakan, “Pendekatan keamanan yang diubah secara keras tidak akan pernah memenangkan hati dan pikiran masyarakat adat Papua. Jakarta ditantang untuk menangani krisis kemanusiaan dengan mengadopsi praktik terbaik internasional”.
Menase mengatakan, operasi gabungan TNI dan Polri yang baru di Papua Barat membuka jalan bagi mobilisasi aparat militer dan polisi untuk bermigrasi ke Papua Barat.
“Aparat keamanan dari TNI dan Polri dikirim ke Papua Barat untuk menggusur masyarakat adat pemilik tanah dari tanah mereka. Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, begitu pula Jakarta menyasar pemilik tanah,” ujarnya.
Sejak tahun 1960-an, kata Menase, peningkatan kehadiran aparat keamanan secara besar-besaran telah menimbulkan ketakutan yang meluas di kalangan penduduk asli Papua.
ULMWP mengaku memiliki database tentang militerisasi Papua Barat sejak tahun 1960-an setelah Belanda gagal menyelesaikan proses dekolonisasi.
Belakangan ULMWP mencatat Indonesia telah menempatkan 47.261 personel militer di Papua Barat, dimana sekitar 24 ribu personel dikerahkan ke titik konflik yang masih bergejolak.
Pada masa konflik Nduga antara tahun 2017-2023, Dewan Gereja Papua Barat (WPCC) melaporkan sebanyak 63.490 warga mengungsi mencari lokasi aman di distrik lain atau Papua Nugini.
Tabuni mengungkapkan, militerisasi di Papua Barat selalu ditandai dengan adanya hubungan dengan perusahaan dan kepentingan bisnis konglomerat dan politisi Indonesia.
Bertahun-tahun sejak tahun 1960-an, militerisme yang diberlakukan Jakarta tanpa berkonsultasi dengan masyarakat adat Papua.
Menurut Menase, data juga tersedia dari Badan Pusat Statistik, mengenai kebangkitan militerisasi di Papua Barat.
Hingga tahun 2015, terdapat 7.478 perusahaan industri dari berbagai sektor yang ada di Papua Barat.
Di sektor sumber daya alam, seluas 23.830.632 hektare telah dijadikan wilayah konsesi bagi 445 perusahaan yang meliputi pertambangan, minyak, gas, kehutanan, dan perkebunan.
ULMWP menyoroti kesalahan yang dilakukan Indonesia sejak tahun 1960-an karena mengabaikan aspirasi penentuan nasib sendiri.
“Jakarta kalah dalam banyak perjuangan yang dilakukan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat adat Papua. Banyaknya intervensi kebijakan publik yang dilakukan oleh rezim-rezim di Jakarta secara berturut-turut cenderung bersifat ambigu dalam menangani pemberontakan di Papua Barat.”
Tabuni mengatakan, beberapa inisiatif lokal diusulkan untuk membantu Jakarta menyelesaikan keluhan masyarakat Papua secara damai dan bermartabat. Sayangnya, semua telah diabaikan oleh semua rezim Indonesia di Jakarta.
Sedangkan di tingkat internasional, pemerintah Indonesia aktif mendorong penyelesaian konflik secara damai di Palestina, Myanmar, Uighur, dan lain sebagainya.
Selama lebih dari enam dekade pendudukan Indonesia di Papua Barat, Indonesia telah mengecewakan masyarakat adat Papua.
Dampak keseluruhan dari kegagalan kebijakan yang diterapkan oleh Jakarta pada masa gerakan kemerdekaan diterjemahkan menjadi hal yang tidak dapat dihindari.
Pada tahun 2024, ketika Panglima TNI mengumumkan operasi Habema, pemusnahan masyarakat adat Papua mencapai ambang batas tertinggi.
Menase mengatakan, kecuali Papua Barat diberi kesempatan untuk didengarkan oleh PBB, militerisasi yang digunakan oleh Jakarta untuk menghadapi gerakan kemerdekaan akan tetap menjadi sarana untuk membunuh penduduk asli Papua melalui kebijakan genosida, ekosida, dan etnosida.
“Kami berharap MSG dan PIF akan merangkul masyarakat asli Papua di Papua Barat dalam upaya mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan memastikan proses dekolonisasi yang dimulai oleh Belanda pada tahun 1960-an telah berjalan dengan baik dan lengkap,” ujarnya.
Melanesian Spearhead Group (MSG) telah memberikan moratorium satu tahun terhadap tawaran ULMWP agar Papua Barat menjadi anggota penuh kelompok politik sub-regional.
Sementara itu, Menase mengatakan, Perdana Menteri PNG James Marape dan Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka ditugaskan oleh MSG sebagai utusan khusus untuk melakukan diskusi meja bundar dengan Jakarta mengenai pertanyaan dekolonisasi Papua Barat. Mereka belum melapor ke MSG.
“Menurut ULMWP, masyarakat Papua tidak mempunyai masa depan bersama Indonesia,” ujar Tabuni.
Oleh karenanya, ULMWP mengimbau berbagai pihak untuk bekerja sama mendorong upaya penyelesaian konflik Papua secara damai dan bermartabat. Hal ini demi menghindari jatuhnya korban di kedua belah pihak. []
