BeritaPenasehat Hukum: Ketua KNPB Maybrat Dikriminalisasi

Penasehat Hukum: Ketua KNPB Maybrat Dikriminalisasi

KOTA SORONG, SUARAPAPUA.com — Penasehat hukum menilai ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Adam Sorry dikriminalisasi oleh jaksa dan hakim.

Leonardo Ijie, penasehat hukum Adam Sorry mengatakan, tuntutan JPU tidak sesuai fakta persidangan.

“JPU tuntut 11 tahun penjara. Ini kita anggap sangat rancu. Tuntutan tidak sebanding dengan fakta persidangan yang kita dapat,” ujar Leo kepada suarapapua.com, Senin (2/2/2021).

Baca Juga:  Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Tambrauw Masih Berlanjut

Menurut penasehat hukum, pelaku utama belum ditangkap karena hingga kini terus terjadi pembunuhan oleh pelaku yang sama di Aifat Timur. Ia pun minta JPU dan hakim objektif dalam melihat persoalan secara luas.

“JPU, hakim, dan kepolisian, harus jeli melihat kasus ini. Pelaku masih berkeliaran di luar,  terbukti pembunuhan masih terus terjadi. Kenapa kepolisian tidak mencari pelaku? Tuntutan 11 tahun harusnya kepada pelaku, bukan Adam Sorry,” katanya.

Baca Juga:  Hilangnya Hak Politik OAP Pada Pileg 2024 Disoroti Sejumlah Tokoh Papua

JPU melimpahkan perkara nomor: B-1250 R.2.11/Eoh.2/11/2020 tanggal 4 November 2020. Dalam persidangan terdakwa dijerat pasal 338 junto pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau pasal 170 ayat (2) dan (3) KUHP.

Ketidakpuasan bahkan dipertegas Yohanes Assem dari KNPB. Ia minta jaksa dan hakim bebaskan ketua KNPB Maybrat tanpa syarat.

Menurutnya, KNPB tidak terlibat dalam kasus pembunuhan yang dituduhkan aparat kepolisian.

Baca Juga:  Panglima TNI Didesak Tangkap dan Adili Prajurit Pelaku Penyiksa Warga Sipil Papua

“JPU jangan langsung memberikan putusan tanpa bukti yang kuat. KNPB bukan pelaku. Pelaku masih berkeliaran. JPU stop melakukan kriminalisasi tanpa fakta yang valid. Jangan menghadirkan saksi dalam keadaan mabuk,” ujar Yohanes.

Pewarta: Maria Baru
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Dukcapil Intan Jaya akan Lanjutkan Perekaman Data Penduduk di Tiga Distrik

0
“Untuk distrik Tomosiga, perekaman akan dipusatkan di Kampung Bigasiga. Sedangkan untuk Ugimba akan dilakukan di Ugimba jika memungkinkan. Lalu distrik Homeyo perekaman data penduduk akan dilakukan di Kampung Jombandoga dan Kampung Maya,” kata Nambagani.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.