PolhukamHukumUsut Tuntas Oknum Aparat yang Diduga Aniaya Warga Sipil Papua

Usut Tuntas Oknum Aparat yang Diduga Aniaya Warga Sipil Papua

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ikatan Keluarga Besar Pelajar dan Mahasiswa Pegunungan Jayawijaya se-Jawa Bali dan Sumatera meminta agar negara segera mengusut tuntas oknum pelaku yang diduga melakukan penganiayaan terhadap 3 warga sipil di Kabupaten Puncak Papua, Provinsi Papua Tengah yang viral di media sosial.

“Akhir-akhir ini banyak penganiayaan aparat militer terhadap warga sipil Papua dan marak terjadi dengan alasan atau tuduhan yang tidak dilandasi dengan bukti yang kuat. Hingga beberapa waktu terakhir beredar potongan video singkat penganiayaan oleh aparat militer terhadap warga sipil yang dicurigai sebagai anggota TPNPB, hingga satu dari 3 orang yang ditangkap di Puncak meninggal dunia,” kata Haris Asso, Ketua Ikatan Keluarga Besar Jayawijaya Pegunungan se-Jawa Bali dan Sumatera belum lama ini.

Baca Juga:  HRM Rilis Laporan Tahunan 2023 Tentang HAM dan Konflik di Tanah Papua

Oleh sebab itu untuk menyikapinya kata Asso ikatan keluarga besar Pegunungan Jayawijaya gelar rapat.

Dalam rapat tersebut telah memutuskan untuk mengambil sikap tegas terkait peristiwa penganiayaan yang dihadapi 3 warga sipil di Puncak Papua, termasuk sejumlah kasus lain di Kabupaten Jayawijaya.

“Kami desak agar segera usut tuntas kasus penyiksaan yang diduga dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga sipil yang telah terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah,” tegas Asso.

Baca Juga:  Pembagian Selebaran Aksi di Sentani Dibubarkan

Asso juga mendesak aparat TNI dan Polri untuk dengan segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di seluruh Tanah Papua.

Selain itu, pihaknya minta aparat TNI dan Polri di Kabupaten Jayawijaya menyita alat tajam yang dengan bebas di bawa warga di sekitar kota Wamena- yang akan membahayakan orang lain.

“Stop memberikan kebebasan terhadap warga sipil untuk membawa alat tajam di sekitaran kota Wamena. Ini sangat miris dan membahayakan orang lain,” kata Asso.

Baca Juga:  Satgas ODC Tembak Dua Pasukan Elit TPNPB di Yahukimo

Selain itu, pihaknya menolak pembangunan kantor gubernur provinsi Papua Pegunungan di daerah Welesi, Kabupaten Jayawijaya.

“Berharap agar pihak-pihak terkait dapat memperhatikan dan melaksanakan tuntutan-tuntutan kami.”

Terkini

Populer Minggu Ini:

KPK Menang Kasasi MA, Bupati Mimika Divonis 2 Tahun Penjara

0
“Amar Putusan: Kabul. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara 2 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 2 tahun kurungan,” begitu ditulis di laman resmi Mahkamah Agung.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.