Tanah PapuaLa PagoBupati Jayawijaya Resmi Menerima Program TMMD ke-110

Bupati Jayawijaya Resmi Menerima Program TMMD ke-110

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-110 tahun 2021 resmi dimulai ditandai penandatanganan berita acara di lapangan upacara Kodim 1702/Jayawijaya, Wamena, Selasa (2/3/2021).

Pantauan suarapapua.com, penandatanganan berita acara program TMMD ke-110 dilakukan secara simbolis sebagai upaya pencegahan dan penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

Jhon Richard Banua, bupati kabupaten Jayawijaya, mengatakan, kegiatan TMMD merupakan operasi bakti TNI yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral bersama Kementerian/LPNK.

“Pemerintah daerah dan komponen masyarakat mendukung program ini karena manfaatnya sangat baik yakni dalam rangka percepatan pembangunan di daerah khususnya di kabupaten Jayawijaya,” kata Banua.

Program TMMD diakuinya bukan semata membangun sarana fisik bagi masyarakat kampung, tetapi juga membangun SDM, mental, dan semangat masyarakat agar mampu mengelola potensi yang ada di daerah.

Baca Juga:  Menjadi Bapak Bagi Semua Calon Kandidat Bupati Lanny Jaya

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, kepatuhan hukum, pola hidup sehat dan gotong-royong.”

Pemberlakuan program ini, imbuh Banua, sangat tepat dan perlu didukung semua pihak.

“Saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan atensi dan penghargaan kepada TNI dalam hal ini Kodim 1702/Jayawijaya serta pihak-pihak terkait atas kerja keras, koordinasi dan kerjasamanya, sehingga TMMD ini dapat terlaksana,” ujarnya.

Sebagai satu program yang rutin diadakan hampir setiap tahun oleh Pemkab Jayawijaya bekerjasama dengan TNI dan ini bagian dari program pusat, Banua pastikan di daerah siap dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat untuk membantu masyarakat di wilayah distrik dan kampung.

 “Saya harap masyarakat yang tahun ini mendapatkan program ini khususnya masyarakat di distrik Ibele harus benar-benar dapat memanfaatkan fasilitas perumahan yang dibangun TNI. Kalau selama ini mungkin ada yang berpikir TMMD itu TNI membangun pos, itu tidak benar, karena program ini dilaksanakan sesuai dengan usulan masyarakat di tingkat distrik,” jelasnya.

Baca Juga:  Galang Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana Alam di Yahukimo, KPMY Buka Posko

Jhon mengaku banyak distrik yang meminta pelaksanaan TMMD di wilayahnya, tetapi untuk tahun ini diperuntukan bagi distrik Ibele. Setelah itu akan berlanjut ke distrik lainnya pada tahun-tahun berikut.

Selain pembangunan tiga unit rumah masyarakat, dalam TMMD ke-110 tahun 2021 ini, anggota TNI dari Kodim 1702/Jayawijaya juga akan melaksanakan pelayanan kesehatan dan penyuluhan kesehatan pencegahan stunting.

“Kita sudah berkoordinasi dengan kepala Dinas Kesehatan. Hanya saat ini masih fokuskan pelaksanaan vaksinasi, sehingga kami jadwalkan di pertengahan kegiatan kita akan memberikan pelayanan kesehatan dan penyuluhan pencegahan stunting,” kata Letkol Arif Budi Situmeang, Dandim 1702/Jayawijaya.

Baca Juga:  Tim Relawan Gelar Penggalangan Dana Bagi Korban Longsor di Kampung Kwelena Yahukimo

Di tempat yang sama, Eliaso Mosip, kepala distrik Ibele, mengakui program yang baik ini diperuntukan bagi masyarakat, tetapi juga masih banyak masyarakat di wilayahnya yang belum memahami program TMMD.

“Sementara ini banyak hal yang belum dimengerti masyarakat menyangkut TMMD, sehingga banyak hal yang disoroti. Kami akan berusaha menjelaskan kepada masyarakat agar program dari TMMD dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Mosip.

Dari tiga unit rumah yang dibangun melalui program TMMD, Mosip melaporkan, salah satunya akan diperuntukan bagi gereja. Menurutnya, ada kantor klasis yang belum punya rumah, sehingga akan dibangun di komplek kantor klasis.

Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

MRP Berhak Memutuskan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua

0
Atas desakan aspirasi rakyat Papua tersebut, maka MRP se-tanah Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua (pasal 1 huruf g UU Otsus ) mulai merespon aspirasi rakyat Papua tersebut dengan membentuk  Asosiasi MRP se-tanah Papua.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.