JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Tiga organisasi mahasiswa dari Saireri, antara lain Mahasiswa Forum Peduli Kawasan Byak, Solidaritas Mahasiswa Saireri, Solidaritas mahasiswa Papua telah melakukan aksi penolakan pembangunan Bandara Antariksa di pulau Byak di halaman Asrama Mahasiswa Rusunawa Uncen.
Koordinator aksi penolakan, Maikel Awom dalam orasinya mengatakan, penyampaian Bupati Biak terkait adanya pembangunan Bandara Antariksa itu pernyataan sepihak, karena tidak melibatkan semua pihak dari dewan adat, toko agama serta masyarakat adat Byak pada Senin, (29/3/2021) di Kota Jayapura.
“Beberapa hari lalu pada tanggal 12 maret, bupati Biak beserta rombongan lakukan Audiens bersama pihak Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Jakarta adalah murni bukan dari kesepakatan semua pihak dari masyarakat Byak, Jadi kami yang tergabung dalam tiga organisasi kemahasiswaan ini dengan tegas tolak,” katanya.
Dia juga berharap kepada Dewan Adat Byak Numfor untuk bersuara demi hak atas tanah, hak atas tempat tinggal masyarakat Byak.
“Kalau tidak disuarakan maka, semua hak atas tanah adat masyarakat Byak akan hilang, bukan lagi jadi milik masyarakat Byak, tetapi akan jadi milik LAPAN,” katanya.
Lanjut Awom, dari tiga organisasi kemahasiswaan menyatakan sikap yaitu menolak adanya rencana pembangunan bandara antariksa di Kabupaten Biak Numfor oleh Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat.
“Kami juga menolak keputusan dan komitmen Pemerintah Daerah dan Oknum tertentu yang tidak representatif dan mengatasnamakan seluruh elemen masyarakat Biak dalam mendukung pembangunan bandara antariksa di Kabupaten Biak Numfor,” tegasnya.
Mahasiswa juga menolak kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat terkait rencana
pembangunan bandara antariksa yang terkesan mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang berkaitan dengan hak ulayat tanah adat. Dan menolak berbagai upaya Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dalam bentuk apapun dalam mewujudkan pembangunan bandara antariksa di Kabupaten Biak Numfor.
“Kami menghimbau kepada semua pihak yang berhubungan dengan pembangunan
bandara antariksa, yang hendak melakukan kajian dampak lingkungan, studi kelayakan dan lain sebagainya untuk tidak mengambil tindakan apapun, sebelum persetujuan masyarakat adat pemilik hak ulayat dan Dewan Adat Byak bersama seluruh masyarakat Biak sebagai penerima dampak dari pembangunan tersebut,” tegasnya.
Mahasiswa juga menghimbau kepada Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat agar menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat terkait hak ulayat tanah adat. Dan menghimbau kepada Pemerintah Daerah kabupaten Biak Numfor agar lebih fokus membangun daerah sesuai visi dan misi.
“Mahasiswa menghimbau kepada Pemerintah Daerah agar tidak mengambil keputusan sepihak, yang akan menimbulkan permasalahan (persoalan hak ulayat tanah) di masa mendatang. Sebab jabatan eksekutif, bukanlah jabatan yang bersifat permanen,” tegasnya.
Lanjutnya, mahasiswa juga menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor agar segera menginisiasi pertemuan terbuka bersama seluruh elemen masyarakat biak untuk untuk membahas dan mencari solusi penyelesaian konflik pro dan kontra akibat rencana pembangunan bandara antariksa Biak Numfor.”
Usai dari pembacaan pernyataan sikap/statemen, salah satu dari masa aksi Silas Usyor menyampaikan apabila statement tuntutan ini tidak ditanggapi, maka dalam waktu dekat, kami masyarakat, pemuda dan rakyat papua siap melakukan aksi terbuka.
“Apa bila pemerintah Biak, bupati dan jajarannya tidak menanggapi pernyataan kami maka, kami akan mobilisasi massa untuk lakukan aksi turun jalan yang berikutnya lagi,” katanya.
Pewarta : Agus Pabika
Editor : Arnold Belau
