SORONG, SUARAPAPUA.com — Elko Kossay, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sorong Raya mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera bebaskan Victor Yeimo, juru bicara internasional KNPB dan seluruh aktivis Papua merdeka tanpa syarat.
Menurutnya, penangkapan Victor Yeimo menunjukkan negara Indonesia tidak membutuhkan orang asli Papua (OAP).
“Kapolda Papua Mathius D Fakhiri harus segera bebaskan Victor Yeimo tanpa syarat. Ini aneh rakyat Papua yang sebenarnya adalah korban rasisme tahun 2019, malah menjadi incaran, diteror bahkan ditangkap dan dipenjarakan oleh aparat keamanan. Kapolda Papua, kami ini korban,” ujar Elko kepada suarapapua.com di Sorong, Jumat (14/5/2021) kemarin.
Ia menyatakan, pemerintah Indonesia harus menyelesaikan persoalan Papua tanpa menciptakan masalah baru.
“Luka batin yang dialami rakyat Papua belum terobati, pemerintah Indonesia jangan ciptakan bom waktu yang akan berdampak terhadap rakyat sipil di Tanah Papua,” ujar Elko.
Sementara itu, Kalarce Fes, anggota KNPB Wilayah Sorong Raya mendesak Kepolisian Republik Indonesia segera membebaskan seluruh aktivis pro Papua merdeka.
“Polisi stop bungkam ruang demokrasi. Segera bebaskan seluruh kawan-kawan AMP yang hingga saat ini berada di penjara kolonial,” tegasnya.
Berdasarkan situasi saat ini di Tanah Papua, KNPB Wilayah Sorong Raya menyatakan:
- Segera bebaskan jubir internasional KNPB, Victor Yeimo, yang ditangkap atas dalih DPO pasca rasisme. Karena kasus tersebut sudah lama diselesaikan secara proses hukum yang berlaku di negara Indonesia.
- Presiden Joko Widodo segera tarik kembali label teroris yang disematkan kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM).
- Segera aktifkan kembali jaringan internet yang diputuskan. Sebab hal tersebut merupakan pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua.
- Segera bebaskan semua tahanan rasisme dan aktivis pro Papua merdeka yang masih mendekam di seluruh rumah tahanan Indonesia.
- Stop kriminalisasi terhadap seluruh anggota KNPB di wilayah teritori West Papua.
- Segera hentikan semua manuver produk politik penjajahan terhadap rakyat Papua dan segera mendudukan masalah status politik bangsa Papua melalui mekanisme internasional yang berlaku yaitu hak penentuan nasib sendiri yang demokratis (referendum).
- Segera tarik seluruh pasukan militer baik organik maupun non organik dari Tanah Papua.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You