PANIAI, SUARAPAPUA.com — Komitmen bupati kabupaten Paniai untuk memberdayakan dan memprioritaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) orang asli Papua khususnya Paniai di pemerintahan setempat dipertanyakan. Ini menyusul dilantiknya Anwar H Damanik sebagai sekretaris daerah (Sekda) definitif, Kamis, 20 Mei 2021 lalu.
Marinus Gobai, tokoh pemuda Paniai, menilai komitmen bupati akan berdayakan ASN Paniai seperti yang telah dinyatakan dalam pengangkatan CPNS Formasi 2018 lalu tidak terbukti.
“Komitmen itu yang kami tanyakan, mana?. Kenapa untuk Sekda tidak bisa orang asli Paniai atau Papua, sedangkan ASN bisa. Jatah sebanyak 93 orang untuk non pribumi saja bupati bisa tiadakan, ini kan luar biasa. Sedangkan Sekda satu orang tidak bisa, kenapa? Ada apa? Masalahnya dimana?,” tuturnya kepada suarapapua.com, Rabu (2/6/2021).
Selain Anwar H Damanik, ia sebutkan Barnabas Gobai sebagai putra asli Paniai juga sempat mengikuti tes seleksi jabatan Sekda beberapa waktu lalu. Sesuai komitmen bupati Meki Nawipa, ujar Marinus, Barnabas Gobai yang seharusnya dilantik.
“Mewakili orang asli Paniai, bapak Barnabas Gobai ikut seleksi juga. Tapi kenapa terakhir tidak lantik, malah Plt yang jabat dua tahun lamanya yang kembali dilantik. Bukan hanya saya, dari komitmen bupati ini kami semua orang Paniai sangat kecewa,” ujarnya.
Marinus menyatakan, bupati tidak konsisten terhadap komitmennya. Kemungkinan ada indikasi lain membuat hingga Anwar Damanik yang sebelumnya juga kepala Inspektorat, dilantik sebagai Sekda definitif.
“Intinya kalau bilang sisi aturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bapak Barnabas Gobai sangat memenuhi. Dari syarat pangkat, pengalaman dan seterusnya. Sekarang, kenapa hasil tes tidak diumumkan supaya publik bisa tahu bapak Barnabas jatuhnya dimana? Di kesehatan atau apa?. Tapi semua itu, tidak bupati lakukan. Langsung tiba-tiba umumkan Anwar yang dilantik. Itu kami nilai ada indikasi tertentu,” tuturnya.
Sebab menurut Marinus, selama dua tahun memegang kekuasaan di Sekda dan Inspektorat, Anwar Damanik diduga kuat menggelapkan dana miliaran rupiah.
“Lewat media resmi sampai di medsos WA, FB, forum ASN Paniai sudah terang-terang bongkar kedoknya Anwar, tapi heran bupati malah lantik jadi Sekda definitif. Jelas ini ada indikasi tertentu yang patut dicurigai. Tidak mungkin tidak. Ada kongkalikong apa sebenarnya?,” tudingnya.
“Apalagi semua orang Paniai, dari masyarakat kecil sampai ASN, tidak suka Anwar. Kalau pakai alasan karena aturan KASN, itu omong kosong. Kepentingan yang ada. Kita paham soal itu. Buktinya saja sudah bupati Paniai sendiri lakukan dengan tiadakan jatah 93 CPNS non OAP di Paniai yang negara sudah tentukan, yang kalau dilihat tidak bisa dirubah, tapi bupati bisa lakukan. Jadi, itu dia secara langsung tipu masyarakat dengan komitmennya sendiri,” ujar Marinus.
Sementara, bupati Meki Nawipa menyatakan, pelantikan Sekda definitif dilakukan setelah ada rekomendasi dari KASN dan persetujuan gubernur Papua.
“Kami baru dapat rekomendasi dari gubernur Papua dua minggu yang lalu. Jadi, kami lantik tanggal 20 Mei kemarin,” kata Meki Nawipai, seperti diwartakan Jubi edisi Sabtu (22/5/2021).
Bupati yakin Anwar Damanik paham dengan tugas dan kompetensinya. Apalagi sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang sudah lama bertugas di Inspektorat dan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).
Anwar Damanik mengaku akan menyesuaikan kinerja untuk membantu bupati membangun kabupaten Paniai.
“Namanya tugas, mulai gas pol ya, untuk membantu kebijakan pak bupati Paniai dalam pemerintahan dan pembangunan,” ujar Anwar.
Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Arnold Belau
