BeritaSekda Papua Dicap Haus Kekuasaan, Ini Tuntutan Solidaritas Save LE

Sekda Papua Dicap Haus Kekuasaan, Ini Tuntutan Solidaritas Save LE

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Musa Haluk, ketua Solidaritas Rakyat Papua Save Lukas Enembe (LE) Jilid 2 menyebut tindakan Dance Yulian Flassy, sekretaris daerah (Sekda) provinsi Papua, dikategorikan haus kekuasaan bahkan melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil.

“Air susu dibalas dengan air tuba. Itu peribahasa yang pas untuk menggambarkan perbuatan seorang Dance Yulian Flassy yang disambut dengan pelukan kasih dan hangat oleh Gubernur Lukas Enembe pada Maret 2021 di Gedung Negara Dok V Jayapura, tetapi ia kemudian menusuk Gubernur Lukas Enembe dari belakang, bahkan tindakannya dipandang sebagai kudeta pada pemerintahan sipil yang legitimate,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di Jayapura, Jumat (25/6/2021) malam.

Musa membeberkan awal mula kejadiannya tanpa pertimbangan setidaknya melaporkan ke Gubernur Papua, pada 24 Juni 2021, Dance melayangkan surat dengan nomor surat 121/7136/SET ke kepada Menteri Dalam Negeri. Di hari yang sama, Dirjen Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat nomor T.121. 91/4124/OTDA perihal menugaskan Sekda Provinsi Papua sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Papua.

Baca Juga:  Penangkapan AN di Enarotali Diklarifikasi, TPNPB: Dia Warga Sipil!

“Semua orang kaget dan bertanya-tanya. Tanggapannya begitu cepat Dirjen Otda pada hari yang sama menanggapi surat Sekda Papua patut dipertanyakan,” ujar Haluk.

Ia menyatakan, setiap anak adat dan orang beriman memandang apa yang telah dilakukan oleh Sekda Papua dan Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri atas nama Mendagri telah memperlihatkan sikap haus akan kekuasaan, tidak tahu adat dan tidak beradab.

“Kami tegaskan bahwa Papua masih berduka atas kepergian salah satu putra terbaik Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal. Sesuai adat dan ajaran agama kami, saat ini masih belum memasuki 40 hari kepergian Klemen Tinal. Kedua, bapak gubernur masih hidup dan sedang berobat. Semestinya sebelum Sekda mengirim surat ke Mendagri seharusnya meminta pertimbangan kepada gubernur Papua sebagai atasan. Tetapi tanpa bertanya dan secara diam-diam berlagak sebagai pencuri telah kirim surat kepada Mendagri,” tutur Musa.

Baca Juga:  ULMWP: Pembentukan KKR Upaya Menyembunyikan Pelanggaran HAM Papua Dari Perhatian Internasional

Haluk bahkan menuding tindakan Sekda adalah kudeta kekuasaan sipil. Merebut kekuasaan dengan cara licik dan tidak beretika, beradat dan beradap.

“Bapak lupa bahwa Gubernur Lukas Enembe selama dua periode dipilih langsung oleh rakyat dan selalu menang mutlak. Cara yang tidak beretika, tidak beradat dan tidak beradab engkau hari ini hendak menusuk seorang Lukas Enembe dari belakang. Engkau lupa bahwa dengan hati kasih bapak Lukas Enembe memeluk dan menerimamu di Gedung Negara Dok V untuk membantunya, kemudian meminta pak Doren Wakerkwa mundur dan kembali ke Jabatan Asisten I Provinsi Papua. Kami mesti tanyakan bapak, apakah ini cara Anda membalas pelukan kasih bapak Lukas Enembe? Ingat, seekor hewan saja mengetahui tuannya dan tahu bagaimana menyampaikan ucapan terima kasih,” bebernya.

Di kesempatan sama, Mecky Wetipo menambahkan, dengan melihat beberapa fakta sebagaimana dibeberkan di atas, rakyat Papua yang tergabung dalam Solidaritas Save LE Jilid 2, menyatakan bahwa Sekda Papua bersama Dirjen Otonomi Daerah meminta maaf kepada Gubernur dan rakyat Papua secara terbuka.

Baca Juga:  Pengusaha OAP Buka Palang Kantor 10 OPD Setelah Ada Kesepakatan

“Tuntutan kedua, segera secara ksatria meletakkan jabatan Sekda Papua dan segera meninggalkan kantor Gubernur Papua,” ujar Wetipo membacakan tuntutan.

Mereka juga mendesak Mendagri agar segera memberhentikan Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik dari jabatannya.

“Dan segera sesuai surat keputusan Gubernur Papua pada 21 Juni 2021 untuk mengangkat pelaksana tugas harian Sekda Papua,” lanjutnya.

Dance Yulian Flassy, Sekda Papua, sebagaimana dilansir berbagai media massa, menyatakan tetap menjalankan perintah negara.

Solidaritas Rakyat Papua Save LE Jilid 2 menyikapi persoalan tersebut, menyerukan rakyat Papua melakukan mogok kerja sekaligus menduduki kantor Gubernur Papua .

Informasi terakhir yang diperoleh suarapapua.com, aksi demonstrasi direncanakan hari ini, Senin (28/2021), tetapi ditunda dengan berbagai alasan.

Pewarta: Agus Pabika
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemuda Adat Tekankan Cakada Harus Memihak Masyarakat

0
"Kepala daerah sebagai garda terdepan dalam pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat, sehingga di ajang Pilkada besok sangat penting untuk calon kepala daerah memastikan hak-hak masyarakat adat dalam visi misi mereka," ujar Khalid.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.