JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Yan Christian Warinussi mengaku dirinya sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) agar terlibat dalam melakukan penelusuran, dan ikut menyelidiki insiden berdarah yang terjadi di Kisor, distrik Aifat Selatan Maybrat, Papua Barat. Tetapi juga kasus distrik Kiwirok, Pegununan Bintang, Papua.
“Alasan saya, karena diduga keras ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia sebagai dimaksud dalam amanat pasal 1 angka 6 dari UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM),” jelas Yan Warinussi melalui pesan elektronik kepada suarapapua.com, Selasa (21/9/2021).
Katanya, terbunuhnya 4 orang prajurit TNI AD di Posramil Kisor dan terbunuhnya seorang tenaga kesehatan (Nakes) bernama Gabriella Meilani di Kiwirok Pegubin cenderung menarik untuk diinvestigasi oleh Komnas HAM RI. Sehingga dapat ditemukan pandangan lain (second opinion) mengenai duduk perkaranya.
Dengan demikian akan memudahkan aparat kepolisi dan juga Komisioner Komnas HAM dalam mengurai motif dari tindakan yang cenderung melanggar peri kemanusiaan yang merupakan sila kedua dari Pancasila. Sekaligus merupakan perbuatan pidana dan bersifat melawan hukum.
Kedua katanya, kasus ini kiranya perlu diselidiki secara hukum menurut amanat UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. Agar kelak bisa diperoleh hasil yang benar-benar memenuhi standar hukum demi penyelesaian masalah secara hukum di tanah Papua.
Keinginan tenaga kesehatan di Kiwirok atas pentingnya jaminan keamanan bagi mereka tentu dapat memberi catatan bagi publik bahwa penyelidikan hukum mesti dilakukan secara independen terhadap kasus Kisor dan Kiwirok ini. Sebab kelompok penyerang terhadap aparat TNI AD di Kisor maupun Nakes di Kiwirok cenderung menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkan para pelakunya begitu sadis dan brutal?
Padahal hampir rata-rata diantar para korban dan para penyerang telah ada hubungan social, bahkan komunikasi yang baik sebelumnya.
“Apakah ini sesuatu aksi yang bersifat by design (direncanakan atau dirancang) sebelumnya? Siapa sesungguhnya yang berada di balik aksi brutalisme di Kisor dan Kiwirok? Pernyataan Juru Bicara TPNPB OPM Sebby Sambom yang senantiasa hadir dan mengatakan kelompoknya bertanggung-jawab menurut pandangan saya cenderung tidak mendasar.”
Demikian juga pernyataan Kapolda Papua maupun Kapolda Papua Barat bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terlibat dalam aksi-aksi tersebut juga sedikit aneh dan menimbulkan banyak pertanyaan. Karena dari fakta perkara pidana pembunuhan seorang anggota Brimob Mesak Viktor Pulung pada April 2020 di Base Camp PT.Wana Galang Perkasa yang pernah LP3BH damping bahwa para tersangkanya sama sekali tidak ada benang merah yang bisa membuktikan bahwa KNPB ataupun TPN PB terlibat.
“Saya jadi teringat pada kisah “hilang” nya Michael Rockefeller di pantai Asmat, pantai selatan Papua pada tanggal 18 November 1961 yang akhirnya meninggalkan stigma bahwa orang Papua (orang Asmat) telah membunuhnya dan memakan daging tubuhnya karena kebiasaan hidup kanibal. Padahal ada saksi yang mengetahui persis saat-saat terakhir Rockefeller muda akan “hilang”, karena berusaha berenang melawan arus sungai dan laut yang deras dan kuat kala itu.”
Pemberitaan media cetak dan online yang cenderung tidak berimbang bisa menjadi suatu model pembentukan opini bahwa orang asli Papua di Kisor dan sekitarnya serta Kiwirok dan sekitarnya merupakan orang-orang kasar dan berkarakter pembunuh yang mesti dimusuhi dan dihadapi dengan penempatan personil apara keamanan dalam jumlah besar.
Justru kian menjadi benih-benih terjadinya kekerasan lain terhadap rakyat sipil Papua yang tidak berdosa kini dan masa depan.
Sebelumnya, Yan Christian Warinussi pada, Minggu (12/9/2021) dari Manokwari mengatakan, atas peristiwa pembunuhan di Kisor, distrik Aifat Selatan Maybrat adalah persitiwa pidana yang mesti diusut hingga para pelakunya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum.
Lalu LP3BH Manokwari bersama seluruh elemen rakyat sipil di tanah Papua mengaku sesungguhnya sangat tidak sependapat jika negara senantiasa mengedepankan pola pendekatan keamanan dengan mengerahkan pasukan TNI dan Polri di dalam melakukan operasi apapun dengan menggunakan senjata api yang juga bisa berdampak pada warga sipil tidak berdosa di tanah Papua, termasuk di wilayah Kabupaten Maybrat.
Pewarta: Elisa Sekenyap
