ADVERTORIALPegawai GKI-TP Akan Terdaftar Aktif BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Pegawai GKI-TP Akan Terdaftar Aktif BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, mengatakan pada 1 Oktober 2021, pegawai organik GKI aktif maupun pensiun di tanah Papua yang sekitar dua ribu kebih akan resmi sebagai anggota jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Per 1 Oktober 2021 kita sudah terjamin. Nah sekarang kita ambil dua jaminan, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Memang ada 4, tetapi keempat itu diputuskan dalam keputusan tertinggi dengan badan pekerja Am sinode, karena ada konsekuensinya. Jadi untuk dua jaminan akan kita bahas nanti,” ujar Ketua Sinode, Pdt. Andrikus Mofu di Kantor Sinode GKI-TP, Argapura, kota Jayapura, Papua, Senin (27/9/2021).

Baca Juga:  Hindari Jatuhnya Korban, JDP Minta Jokowi Keluarkan Perpres Penyelesaian Konflik di Tanah Papua

Dikatakan, untuk penjaminan itu pihaknya akan anggarkan hampir setiap bulan 50 juta lebih. Katanya, hal ini penting untuk memprotek tenaga kerja gereja.

Sementara untuk BPJS Kesehatan menurut Pdt. Mofu, akan berlaku per 1 November 2021. Hal ini katanya sekaligus dengan keluarga dan pegawai gereja yang jumlahnya hampir empat ribu lebih.

“Oleh sebab itu saya minta kepada Sekdep Diakonia untuk melakukan validasi data-data, sehingga per 1 November 2021 seluruh pegawai dan keluarga sudah dijamin di BPJS Kesehatan,” tukas Pdt. Mofu.

Baca Juga:  Seorang Fotografer Asal Rusia Ditangkap Apkam di Paniai

Sementara, Sekertaris Departemen Diakonia Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Esron Abisay mengaku, sejauh ini pihaknya sedang melakukan validasi data agar semua pegawai terdata dalam penjaminan yang ada.

“Bapak ibu yang datanya belum dimasukan untuk segera di masukan,” tukas Pdt. Abisay.

 

Pewarta: Elisa Sekenyap 

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Yahukimo dan PGGJ Diminta Perhatikan Keamanan Warga Sipil

0
"Sampai saat ini belum ada ketegasan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana. Tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah Yahukimo. Kami minta untuk segera tangani.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.