BeritaSelesaikan Masalah Papua Dalam Bingkai NKRI Merupakan Tindakan Pemaksaan Sepihak

Selesaikan Masalah Papua Dalam Bingkai NKRI Merupakan Tindakan Pemaksaan Sepihak

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Veronica Koman, Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Papua di luar negeri menyatakan bahwa menyelesaikan konflik Papua yang selama ini digaungkan untuk diselesaikan dalam bingkai NKRI merupakan tindakan sepihak.

“Menyelesaikan konflik Papua harus dalam bingkai NKRI. Yah itu aja udah asimetris, udah ada pemaksaan sepihak. Gimana penyelesaiannya bisa tulus dan tuntas? Luka sudah sekian lama, Papua itu butuh harga dirinya disejajarkan,” tukas Vero sapaan akrabnya daam cuitanya di akunt twitternya, Jumat (15/10/2021).

Baca Juga:  Bintang Kejora dan Teriakan Papua Merdeka Iringi Jenazah LE dari Bandara ke Stakin Sentani

Ia menyatakan, bahwa pemaksaan Bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu yang merupakan akar konflik perkepanjangan yang terjadi di tanah Papua.

“Padahal pemaksaan bersama NKRI itulah akar konfliknya. Lah kok malah dijadikan prasyarat. Jadi mau diselesaiin ga [tidak] konfliknya?”

“Endingnya masih bersama atau tidak itu urusan nanti. Tapi Papua dan Indonesia harus bisa duduk sejajar dulu supaya bisa kelar.”

Baca Juga:  Pihak Oposisi Mempersoalkan Status Pemerintah Persatuan Nasional

Ia lalu menyarankan agar Papua dan Indonesia duduk bersama membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi di atas tanah Papua untuk diselesaikan secara bermartabat.

Ambrosius Mulait, Tapol Papua di Jakarta mengatakan, negara Indonesia ada karena masa lalunya, namun soal Papua mengapa Indonesia selalu menyampaikan agar melaupkan masa lalunya.

“Maunya lupakan masah lalu dan bangun Papua itu konsep yang digenjot bertahun-tahun, padahal Indonesia ada karena masa lalunya.”

Baca Juga:  Pemerintah Selandia Baru Kembali Menyerukan Pembebasan Pilot Phillip Mehrtens

“Sedangkan orang Papua butuh politik koknesien yang baru, bukan obat penenang sakit kepala,” pungkasnya.

 

 

Pewarta: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Terdakwa Kasus KDRT Divonis 6 Bulan, Jaksa Didesak Naik Banding Demi...

0
“Seharusnya majelis hakim menjatuhkan hukuman maksimal sesuai ketentuan pasal 44 pasal 1 Jo pasal 5 huruf (a) Undang-undang nomor 23. Di pasal itu menyatakan, hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan adalah penjara lima tahun dan denda lima belas juta rupiah,” ujar Gustaf Rudolf Kawer.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.