SORONG, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa Papua asal kabupaten Jayawijaya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) minta pemerintah daerah selesaikan tunggakan rumah kontrakan. Mereka juga mendesak bantuan studi akhir direalisasikan tanpa pandang bulu.
“Masa kontrak kerja sama pemerintah daerah dengan pemilik kontrakan periode tahun 2020 telah jatuh tempo pada tanggal 30 September 2021. Keterlambatan pembayaran uang kontrakan ini mengakibatkan kami selalu ditekan hingga diancam untuk segera kosongkan rumah yang kami huni saat ini. Kami sudah sangat tidak nyaman lagi untuk belajar dan beraktivitas,” kata Natalis Jora Logo, koordinator mahasiswa Jayawijaya se-Jabodetabek di Jakarta kepada suarapapua.com, Kamis (4/11/2021).
Natalis akui selama dua bulan terakhir mahasiswa Jayawijaya se-Jabodetabek merasa dibiarkan pemerintah daerah meski berkali-kali diperingatkan pemilik rumah untuk selesaikan tunggakan.
“Sampai sekarang tidak ada respons dari Pemkab Jayawijaya. Mahasiswa sebagai aset daerah sangat kecewa karena belum juga tanggung pembayaran uang kontrakan. Kondisi ini kami sudah tidak dapat dipercayai oleh pemilik rumah akibat nunggak terlalu lama,” ujarnya.
Permasalahan tersebut menurut Natalis, telah disampaikan ke Pemkab Jayawijaya sejak Agustus lalu.
Selain uang kontrakan yang belum dituntaskan, Edo Dabi menyatakan, mahasiswa Jayawijaya juga mengingatkan kepada pemerintah daerah agar segera realisasikan bantuan studi akhir.
“Data mahasiswa semester akhir sudah kami berikan ke pemerintah daerah, tetapi yang terima tidak semua mahasiswa Jayawijaya. Pemerintah daerah seharusnya berikan bantuan studi akhir itu untuk semua mahasiswa,” kata Edo Dabi, juru bicara mahasiswa Jayawijaya se-Jabodetabek.
Menyikapi dua persoalan tersebut, badan pengurus harian Ikatan Keluarga Besar Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya (IKB-PMKJ) se-Jabodetabek menyampaikan pernyataan sikap.
Pertama, Kami meminta kepada pemerintah kabupaten Jayawijaya agar berlaku adil memberikan bantuan-bantuan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk menyelesaikan pendidikan agar kami tempuh dengan baik dan selesai tepat waktu.
Kedua, Kami mendesak bapak bupati kabupaten Jayawijaya dan kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) segera menjawab keluhan atas penundaan pembayaran kontrakan mahasiswa-mahasiswi Jayawijaya kota studi Jakarta.
Ketiga, Kami mohon pemerintah kabupaten Jayawijaya dapat memenuhi janji-janji setiap tahunnya membayar uang kontrakan tepat waktu sesuai kesepakatan dan perjanjian bersama pemilik rumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You
