BeritaEnam Pernyataan Ketua Sinode Gereja KINGMI Tanah Papua

Enam Pernyataan Ketua Sinode Gereja KINGMI Tanah Papua

WAKEITEI, SUARAPAPUA.com — Usai terpilih dan dilantik sebagai ketua Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua periode 2021-2026 dalam Konferensi Sinode ke-XI yang diadakan di gedung Gereja Kingmi Jemaat Marthen Luther King, Mile 32 Timika, kabupaten Mimika, Sabtu (6/11/2021) malam, Pdt. Tilas Mom menyampaikan enam poin pernyataan tertulis di hadapan ribuan umat serta undangan dan simpatisan.

Saat membacakan pernyataan sekaligus sambutan perdana, Pdt. Tilas didampingi ketua Dewan Penasehat Sinode KINGMI bidang hukum dan HAM, Dr. Benny Giay, serta presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo.

“Setelah mengikuti Konferensi Sinode ke-XI Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua pada tanggal 1-6 November 2021, untuk aplikasikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), peraturan-peraturan Gereja selama kebijakan organisasi kedepan sebagai Gereja yang berfokus mewujudkan Papua damai sejahtera dengan meneruskan obor penginjilan dan pendidikan, maka kami menyatakan pokok iman Kristen kami di tengah-tengah perubahan zaman yang berdampak pada sentuhan persoalan masyarakat, bangsa dan negara di ats Tanah Papua yang menjadi tanah konflik sepanjang sejarah dan pengalaman bergereja kami,” ujarnya mengawali sambutan.

Sehingga, lanjut Tilas Mom, “Kami mengeluarkan pernyataan sebagai berikut.”

Pertama, Dalam situasi konflik di Tanah Papua kami menyelenggarakan Konferensi Sinode XI dan kami dikunjungi oleh Dirjen Otda dan Dirjen Bimas Kristen, maka kami sampaikan terima kasih karena Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua sudah diakui sebagai salah satu Sinode di dalam Republik Indonesia sekaligus berjanji akan didaftarkan di Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta sebagai sebuah Sinode dan akan mengeluarkan Surat Izin Operasional di provinsi Papua Barat.

Baca Juga:  PMKRI Kecam Tindakan Biadap Oknum Anggota TNI Siksa Warga Sipil di Papua

Kedua, Kami mendesak segala upaya yang berhubungan dengan kekerasan pelanggaran HAM selama 60 tahun lebih sampai hari ini belum ada upaya penyelesaian agar mencarikan solusi penyelesaian melalui dialog dan perundingan.

Ketiga, Kami menolak adanya pemberlakuan Daerah Otonom Baru (pemekaran) kabupaten dan provinsi, sebab akan mengganggu eksistensi Orang Asli Papua.

Keempat, Kami mendesak menyelesaikan masalah warga jemaat kami yang sedang mengungsi akibat adanya kontak senjata antara TNI/Polri versus TPNPB-OPM di berbagai daerah, seperti Nduga, Intan Jaya, Kiwirok, Puncak, dan daerah lainnya di seluruh Tanah Papua.

Kelima, Kami menghargai upaya penyelesaian konflik secara damai antara TNI/Polri dan TPNPB-OPM melalui mekanisme dialog/perundingan yang demokratis dalam semangat menghargai harkat dan martabat manusia di Tanah Papua.

Keenam, Kami menolak adanya upaya yang dilakukan terhadap segala bentuk illegal logging, illegal fishing, illegal mining, dan segala bentuk Surat Izin Investasi seperti Surat Izin Blok Wabu dan Surat Izin Kelapa Sawit karena mengganggu ketenteraman warga Gereja.

Baca Juga:  AJI, PWI, AWP dan Advokat Kecam Tindakan Polisi Terhadap Empat Jurnalis di Nabire

Pernyataan tertulis yang ditandatangani dan dibacakan Pdt. Tilas Mom didukung oleh 13 Koordinator dan 91 Klasis Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua.

Tugas Mulia

Usai pembacaan pernyataan itu, Pdt. Benny Giay, ketua sinode demisioner, berpesan kepada semua koordinator, klasis dan jemaat hingga pos Pekabaran Injil (PI) agar dapat menerjemahkan apa yang disampaikan oleh ketua sinode baru.

“Di Tanah Papua yang Tuhan tempatkan kita tinggal ini ada banyak persoalan. Mari kita renungkan, bersatu agar kuat, sesuai tema pokok kita. Amanat tadi, harus ingat itu. Kita memahami dengan baik apa arti, apa makna pengutusan dari Kristus? Dan, dengan semangat pelayanan kita wajib melaksanakan misi Tuhan bagi sesama di dunia ini, di atas Tanah Papua,” tuturnya.

Benny juga tetap berkarya di ladang Tuhan dengan beberapa pekerjaan.

“Kami dewan penasehat akan bersama-sama ketua sinode baru dalam menjalankan tugasnya,” ujar mantan ketua sinode Gereja KINGMI Papua dua periode itu.

Dari podium yang sama, Presiden GIDI ucapkan selamat atas terpilihnya ketua sinode baru untuk melanjutkan karya perutusan Tuhan di tengah-tengah umat yang merindukan kedamaian.

“Kita sambut sinode baru untuk maju bersama. Tuhan memberkati ketua sinode terpilih untuk periode 2021-2026,” ucap Dorman.

Baca Juga:  Panglima TNI dan Negara Diminta Bertanggung Jawab Atas Penembakan Dua Anak di Intan Jaya

Proses Pemilihan

Pemilihan ketua sinode Gereja KINGMI Tanah Papua berlangsung Sabtu (6/11/2021) siang. Seharusnya pada hari Jumat (5/11/2021), tetapi tertunda akibat pemadaman listrik di kota Timika dan sekitarnya.

Dalam sidang yang dipimpin Yehuda Gobai, S.Th, terdata 11 nama bakal calon ketua sinode.

Pendeta Tilas Mom sukses meraup suara terbanyak yakni 72 suara dari 315 suara peserta yang hadir dalam sidang pemilihan sinode.

Kemenangan Tilas cukup telak dari dua rivalnya, Pdt. Simon Hilapok (65 suara) dan Pdt. Yahya Lagowan (63 suara).

Ketua sinode terpilih dilantik oleh Pdt. Yosia Tebai sebagai pelaku sejarah hadirnya Gereja KINGMI di Tanah Papua.

Ikut dilantik seluruh badan pengurus sinode periode 2021-2026, termasuk 5 penasehat, 10 departemen, dan 13 koordinator.

Sebelum memenangkan pemilihan ketua sinode baru, Pdt. Tilas Mom menjabat sebagai sekretaris umum Sinode KINGMI Tanah Papua periode 2015-2020.

Konferensi diselenggarakan dibawah sorotan tema utama “Berubah untuk menjadi kuat” dengan sub tema “Melalui Konferensi Sinode XI Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, mari kita bangkit, bergerak, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus menuju 100 tahun” (Mrk 5:42).

Untuk konferensi sinode XII tahun 2026 diputuskan akan dilaksanakan di Manokwari, provinsi Papua Barat.

Pewarta: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

61 Tahun Aneksasi Bangsa Papua Telah Melahirkan Penindasan Secara Sistematis

0
“Kami mendesak tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua dan hentikan operasi militer di atas tanah Papua. Cabut undang-undang Omnibus law, buka akses jurnalis asing dan nasional seluas-luasnya ke tanah Papua,” pungkasnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.