DOGIYAI, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa-mahasiswi Paniai Se-Indonesia meminta bupati agar fokus memberantas penyakit sosial.
Koordinator Aksi, Yabet Degei menilai selama ini pemerintah dengan sengaja membiarkan penyakit sosial meluas di Paniai.
“Bupati harus buat Perda tentang pembatasan penyakit sosial, ekspor dan impor sayur-mayur dari Nabire dan membatasi perusahaan-perusahaan ilegal logging yang sedang dan akan beroperasi di Paniai. Serta kami minta kios-kios itu harus ditertibkan semua, ” tutur Degei kepada Suara Papua usai melakukan aksi mimbar bebas di halaman kantor bupati Paniai, Selasa (11/1/2022).
Terlepas dari masalah penyakit sosial, dia juga menolak tegas penandatanganan persetujuan PT Blok Wabu yang dilakukan bupati Paniai.
“Kami tolak semua itu. Terus kami juga tolak pembangunan Kodim, Polres dan Polsek di beberapa distrik di Paniai. Dan kami juga menolak rencana pembongkaran atau otopsi korban pelanggaran HAM Berat 8 Desember 2014, yang rencananya akan dilaksanakan dalam bulan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Peduli Paniai, Jhon Saverius Kadepa menyatakan, pemerintah Paniai harus bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan selama ini.
“Seakan-akan Paniai ini tanpa pemerintahan, jadi itu yang harus dibenahi,” tukasnya.
Pernyataan sikap yang disampaikan mahasiswa Paniai Se-Indonesia tersebut, diterima Sekertaris Daerah (Sekda) Paniai yang sekaligus mewakili bupati.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Arnold Belau
