BeritaKlarifikasi AMA Paniai, Tidak Berafiliasi dengan Pemerintah

Klarifikasi AMA Paniai, Tidak Berafiliasi dengan Pemerintah

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Asosiasi Masyarakat Adat (AMA) Paniai membantah beredarnya tudingan dari aktivis pro demokrasi maupun aktivis lingkungan terkait kerjasamanya dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Paniai.

“Kami akan mencabut atau menghapuskan kembali logo yang telah ditempel dalam pamflet atau poster pemuda peduli Paniai,” kata Musa Pekei, sekretaris AMA Paniai kepada suarapapua.com, Rabu (9/2/2022).

Terkait narasi yang dibangun di kalangan aktivis prodem, aktivis lingkungan, kaum intelektual dan masyarakat luas, ujar Pekei, sama sekali tidak benar.

Baca Juga:  Situasi Paniai Sejak Jasad Danramil Agadide Ditemukan

“Asosiasi masyarakat adat tidak sama seperti praduga negatif yang dibangun untuk menjatuhkan eksitensi gerakan AMA Paniai. Oleh sebab itu, kami harus menyikapi sekaligus mengklarifikasi rumor yang sedang beredar di media sosial lebih khusus di facebook.”

“Sepanjang lima kali dalam rapat internal maupun rapat terbuka pemuda peduli Paniai, asosiasi masyarakat adat (AMA) tidak pernah menyepakati atau mengambil kesimpulan tentang logo yang masuk dalam pamflet atau poster yang sedang beredar di media sosial,” tuturnya.

Baca Juga:  Seorang Fotografer Asal Rusia Ditangkap Apkam di Paniai

Agenda pengkokeran dan penanaman bibit pohon adalah bagian dari program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari AMA Paniai.

Pekei menambahkan, posisi AMA Paniai adalah gerakan independen yang tidak tergantung pada Pemkab Paniai maupun pemerintah daerah lainnya.

“Lagi pula kami asosiasi masyarakat adat belum pernah menerima bantuan dari pemerintah baik fasiltas maupun finansial,” tukasnya.

Baca Juga:  Peringatan IWD Menjadi Alarm Pergerakan Perempuan Kawal Segala Bentuk Diskriminasi Gender

Sejak pertama dibentuk hingga kini, kata Abed Gobai, ketua AMA Paniai, pihaknya lebih mengandalkan kerja-kerja kolektif dalam menjalankan roda gerakan tanpa ada ketergantungan terhadap siapapun termasuk pemerintah daerah.

“Kami gerakan independen. Kami tidak berafiliasi dengan siapapun termasuk pemerintah,” ujar Gobai.

Pewarta: Yance Agapa

Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
ā€œJadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,ā€ ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.