WAMENA, SUARAPAPUA.com — Kehadiran Ahmad Doli Kurnia Tandjung, ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Wamena, ibukota kabupaten Jayawijaya, Minggu (6/3/2022), disambut aksi penolakan pemekaran daerah otonom baru (DOP) di wilayah pegunungan tengah Papua.
Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga menjabat sebagai pelaksana tugas ketua DPD I Partai Golkar provinsi Papua.
Kunjungannya menuai suara pro dan kontra, terutama agenda sehari selama ada di Wamena.
Viral di media sosial, surat undangan ditandatangani oleh Jhon Tabo, ketua umum dan Briyur Wenda, sekjen, menjelaskan tentang kehadiran ketua Komisi II DPR RI di Wamena untuk berdiskusi dengan para bupati dan wakil bupati, para ketua DPRD dan wakil ketua DPRD, para Sekda, para Kapolres, Dandim, Danyon, para tokoh intelektual, tokoh Gereja, tokoh adat dan masyarakat, para tokoh perempuan, para tokoh pemuda, para pimpinan paguyuban serta seluruh masyarakat Lapago terkait pemekaran DOB di Papua.
“Dalam rangka kunjungan kerja ketua Komisi II DPR RI dengan rombongan pada tanggal 6 Maret 2022 di Wamena, maka dengan hormat kami mengundang untuk menghadiri acara pertemuan dan diskusi tentang program kedepan khusus tentang DOB provinsi Papua, pegunungan tengah ibu kota di Wamena. Acara yang dimaksud akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, jam 11:00 WIT sampai selesai, bertempat di Ballroom Hotel Baliem Pilamo Wamena. Karena situasi pandemi Covid-19, maka peserta akan dibatasi 50 orang dan wajib pakai masker” isi surat undangan yang beredar di media sosial.
Kehadiran ketua Komisi II DPR diwarnai dengan bendera partai Golongan Karya (Golkar). Warna partai ini terlihat di berbagai titik dalam kota Wamena.
Masyarakat Papua di wilayah adat Lapago termasuk pejabat eksekutif dan legislatif di kabupaten Jayawijaya sebagai tuan rumah, kaget dengan kunjungan pejabat tersebut. Bahkan Matias Tabuni, ketua DPRD Jayawijaya, mengaku bingung melihat situasi daerah jelang dan selama kunjungan tersebut.
Matias mengungkapkan, surat undangan yang disebarkan melalui media sosial itu ditujukan kepada seluruh bupati dan wakil bupati, ketua DPRD dan lainnya di wilayah pegunungan tengah Papua.
“Berbeda dengan kenyataannya sekarang. Kegiatan yang kita lihat adalah kegiatan partai. Apa yang disampaikan adik-adik tadi dalam orasi memang benar, kita dapat tipu. Bukan adik-adik saja, kami lembaga DPRD Jayawijaya juga dapat tipu yang sangat luar biasa,” ujarnya.
Secara aturan, kata Tabuni, jika ada tamu kenegaraan dalam hal ini ketua Komisi II DPR RI, turun ke kabupaten maupun provinsi, difasilitasi oleh pemerintah daerah.
Pemkab Jayawijaya sebagai tuan rumah dari semua kabupaten se-pegunungan tengah, punya Bagian Humas termasuk ada kantor dan ada pimpinan daerah.
“Seharusnya semua harus terjadwal dan diatur. Tetapi karena itu kegiatan partai, saya tidak bisa masuk dalam kegiatan Golkar, sama juga pak wakil bupati, karena beliau orang PDIP. Kami kira, itu kegiatan Komisi II DPR RI, sehingga itu kegiatan pemerintahan menurut kami. Dan kami pikir itu melakukan sesuai dengan undangan yang disebarkan melalui media sosial, seperti yang beredar di group whatsApp “Spirit Jayawijaya” seperti begitu. Ternyata, kegiatan Golkar. Kita Jadi, dibodohi oleh oknum tertentu,” tutur Matias.
Ketua DPRD menganggap iblis bekerja sangat luar biasa. Buktinya, karena harus menerima tamu, tidak sempat ke gereja mengikuti ibadah raya.
“Pagi saya ke pak wabup dan saya bilang, bagaimana dengan kegiatan ini? Kita diganggu betul. Tidak bisa pergi ibadah. Pak wabup jelaskan, dalam undangan itu ditujukan ke semua bupati dan semua pimpinan DPRD, bahas tentang pemekaran provinsi Pegunungan Tengah. Kegiatannya, ternyata kegiatan Golkar,” bebernya.
Matias juga melihat tidak ada satu bupati dan wakil bupati serta pimpinan DPRD se-pegunungan tengah yang hadir.
“Pada saat jalan dari depan hotel Baliem Pilamo, saya lihat ada kelompok pendukung kandidat dari beberapa kabupaten yang kalah politik dan sudah lama tinggal di Wamena. Beberapa kelompok sedang berkumpul. Dalam hati saya bertanya, ini siapa yang suruh? Bicara pemekaran, tetapi masih ada urusan Pilkada.”
Selain itu, Tabuni akui Wamena sebagai tuan rumah mestinya siap menyambut kedatangan tamu kenegaraan sesuai mekanisme resmi. Tetapi kal ini tanpa koordinasi dengan Pemkab bersama lembaga DPRD Jayawijaya.
“Kita juga tidak dapat undangan. Surat resmi juga tidak dapat. Padahal, DPRD ini lembaga terhormat, tetapi tidak ada undangan. Pemerintah daerah tidak siapkan semua perlengkapan atas kedatangan tamu kenegaraan itu karena mereka punya kegiatannya mungkin jalur partai,” katanya.
Di tempat yang sama, Marthin Yogobi, wakil bupati Jayawijaya, mengapresiasi massa aksi yang menyampaikan aspirasinya di halaman kantor DPRD Jayawijaya. Menurutnya, kehadiran massa aksi merupakan cara yang sangat bermartabat, bukti tingkat kedewasaan berdemokrasi sudah meningkat.
Marthin mengatakan, ketua Komisi II DPR sekalipun membidangi urusan pemekaran, kehadirannya tidak ada kaitan dengan pemekaran provinsi baru.
Penjemputan oleh Pemkab Jayawijaya, kata Yogobi, tak ada kaitan dengan hal lain, tetapi dengan kapasitas sebagai ketua Komisi II DPR RI.
“Saya sangat bersyukur kepada saudara-saudari sekalian, karena tingkat kedewasaan berdemokrasi semakin tinggi. Saudara-saudari datang dengan hati dingin, kepala dingin untuk menyampaikan aspirasi. Karena di negara republik yang kita tinggal ini memang junjung tinggi demokrasi. Makanya hari ini boleh ada di sini untuk menyampaikan perbedaan itu, sehingga tidak ada yang salah. Hari ini kalian menyampaikan aspirasi, kalau memang itu dalam tertulis, maka pemerintah daerah akan menyampaikan perbedaan pendapat itu kepada pak ketua Komisi II DPR RI,” tutur Yogobi di hadapan massa aksi penolakan DOB Papua.
Usai mendengar berbagai pandangan terkait penolakan DOB oleh para orator mewakili seluruh elemen masyarakat Papua di wilayah adat Lapago, wabup bersama ketua DPRD dan Sekda Jayawijaya menyatakan siap meneruskan aspirasinya ke ketua Komisi II DPR RI.
Pada kesempatan yang disaksikan pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh massa aksi, ditegaskan bahwa kunjungan ketua Komisi II DPR RI bukan dalam rangka pemekaran DOB, melainkan urusan internal partai Golkar.
Semua pihak sepakat, jika kemudian hari diklaim kehadirannya terkait dengan pemekaran provinsi, itu tidak benar dan merupakan pembohongan publik.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
