BeritaJubir Nasional: KNPB Tidak Terlibat Aksi Demo Tolak Pemekaran di Yahukimo

Jubir Nasional: KNPB Tidak Terlibat Aksi Demo Tolak Pemekaran di Yahukimo

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Ones Suhuniap, Juru Bicara KNPB Pusat membantah tuduhan pihak kepolisian yang menyatakan bahwa aksi demo di Yahukimo ditumpangi KNPB. Menurut Suhuniap, pernyataan pihak kepolisian tersebut sama dengan melempar batu sembunyi tangan.

Pada, Selasa (15/3/2022), kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri menyatakan bahwa pihaknya sedang mendalami keterlibatan KNPB dalam aksi tersebut.

“Kami lagi mendalami. Memang di beberapa titik demo kalau kita lihat ditumpangi, tetapi kami juga melakukan konfirmasi ke beberapa senior dari KNPB,” tutur Kapolda Irjen Mathius Fakhiri di Jayapura, Selasa (15/3/2022).

Kapolda menuturkan tidak ingin berspekulasi lebih jauh bahwa kericuhan di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo itu karena ditunggangi oleh KNPB. Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan mendalam.

Baca Juga:  Mahasiswa Papua Minta Presiden Jokowi Copot Jabatan Pangdam XVII/Cenderawasih

Kata Suhuniap, pernyataan tersebut merupakan pernyataan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan tindakan pembohongan publik.

Ia menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam aksi demo penolakan pemakaran DOB yang terjadi di Dekai Yahukimo.

“KNPB tidak terlibat dalam aksi demo di Yahukimo. Aksi demo di Yahukimo adalah demo rakyat Papua atau solidaritas Tolak Pemakaran Provinsi Baru dan kabupaten kota,” tukasnya.

Katanya, Polda Papua selama ini selalu menuduh KNPB, tetapi polisi tidak perna membuktikan secara hukum di pengadilan terkait tuduhan itu.

“Polisi selalu menutupi kelakuan busuk menuduh KNPB dalam setiap kasus kekerasan di Papua selama ini. Polda Papua seharusnya mengakui kesalahannya dan mengadili pelaku di pengadilan sipil untuk memberikan rasa adil kepada keluarga.”

Baca Juga:  PT IKS Diduga Mencaplok Ratusan Hektar Tanah Adat Milik Marga Sagaja

Katanya, dengan demikian, Polda Papua harus bertanggungjawab secara gentelment bahwa Kapolres Yahukimo beserta anggotanya yang terlibat untuk diproses hukum.

Ia lalu membeberkan beberap kasus yang selama ini dituduhkan pihak kepolisian terhadap KNPB yang tidak perna dibuktikan sejak tahun 2009 hingga saat ini.

Pertama katanya pihak Polda Papua dan Polda Papua Barat melalui media abal abal menyebarkan berita tidak benar untuk kriminalisasi dan menyudutkan KNPB. Pada 16 Agustus 2021 aksi demo damai pembebasan Victor Yeimo yang telah terjadi penembakan di Yahukimo.

Tahun 2021, KNPB dituduh terlibat dalam kasus Maybrat yang belum dibuktikan keterlibatan KNPB. Kemudian KNPB dituduh telah menyiapkan aksi menggagalkan PON PAPUA XX, namun tidak terbukti juga.

Baca Juga:  Aktivitas Belajar Mengajar Mandek, Butuh Perhatian Pemda Sorong dan PT Petrogas

Selain itu yang terbaru adalah aksi demo tolak Pemakaran Provinsi tanggal 15 Maret 2022 di Dekai Yahukimo. Menurutnya ini bukti-bukti yang dituduhkan, tetapi tuduhan itu tidak berdasar.

“Aksi demo di Dekai Yahukimo tanggal 15 ini bukti nyata kan. Maka Kapolres Yahukimo dan Polda Papua seharusnya tidak menuduh dan memfitnah KNPB terus menerus.”

Polisi itu katanya, memiliki tugas pokok dan bertanggungjawab penuh untuk keamanan, dan perlindungan, di mana mereka bertugas, termasuk di tanah Papua. Namun Polda ternyata tidak mampu menjamin dan melindungi keamanan dan perlindungan itu bagi orang Papua.

 

Pewarta: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

DKPP Periksa Dua Komisioner KPU Yahukimo Atas Dugaan Pelanggaran KEPP

0
“Aksi ini untuk mendukung sidang DKPP atas pengaduan Gerats Nepsan selaku peserta seleksi anggota KPU Yahukimo yang haknya dirugikan oleh Timsel pada tahun 2023. Dari semua tahapan pemilihan komisioner KPU hingga kinerjanya kami menilai tidak netral, sehingga kami yang peduli dengan demokrasi melakukan aksi di sini. Kami berharap ada putusan yang adil agar Pilkada besok diselenggarakan oleh komisioner yang netral,” kata Senat Worone Busub, koordinator lapangan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.