PANIAI, SUARAPAPUA.com — Mahasiswa Papua di Kendari, Sulawesi Tenggara, mengecam pemerintah atas wacana pemekaran beberapa daerah otonomi baru (DOB) dan segala kebijakannya di Tanah Papua.
“Otsus telah gagal, apalagi pemekaran. Otsus satu paket peluang bagi investasi yang justru menciptakan kebijakan politik pembangunan yang tidak pro rakyat Papua,” ujar Yulianus Obaipa, koordinator aksi, Rabu (16/3/2022).
Menurutnya, banyak data yang menunjukkan Orang Asli Papua (OAP) menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri, sekalipun ada Undang-Undang Otsus yang diberlakukan sejak tahun 2001.
“Pembentukan DOB itu juga akan membawa banyak dampak negatif bagi tanah, air dan manusia Papua. Di mulai dari transmigrasi, perampasan sumber daya alam, banyak pos militer, dan lain-lain. Itu sudah pasti akan terjadi. Pemerintah Indonesia bersama elit-elit Papua telah mengekspansi Papua melalui wacana pemekaran provinsi baru,” tuturnya.
Senada, Kiminma Gwijangge, koordinator lapangan (Korlap) mengungkapkan, pemekaran provinsi baru akan memberikan peluang hadirnya pos-pos militer yang kemudian membuat masyarakat Papua trauma dan tidak banyak beraktivitas memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kalau sudah ada pos-pos militer di tanah air Papua, masyarakat lokal akan kehilangan hak atas tanahnya sendiri. Dan apabila DOB dilanjutkan sepihak oleh Jakarta, maka kekuatan militer akan dipaksakan hingga menciptakan konflik dengan meluaskan segala paket kebijakan elit politik,” ujar Kiminma.
Dalam aksi mahasiswa menyatakan tetap tolak pembentukan DOB di Tanah Papua. Mereka beralasan, pemekaran bukan aspirasi rakyat akar rumput. Para elit politik dan penguasa yang justru memaksakan kehendaknya untuk menghadirkan banyak provinsi di Tanah Papua.
Pewarta: Yance Agapa
Editor: Markus You
