WAMENA, SUARAPAPUA.com— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Ndugama tegas menyatakan menolak rencana dialog yang difasilitasi Komnas HAM RI, karena Komnas HAM RI adalah lembaga negara yang merupakan aktor konflik di tanah Papua.
Pernyataan itu disampaikan Ketua KNPB Wilayah Ndugama, Dorlia Umbruangge kepada suarapapua.com di Wamena, Minggu (20/3/2022).
“Kami KNPB Ndugama menolak karena selama ini kami belum perna melihat Komnas HAM turun langsung atau menangani masalah-masalah di daerah konflik. Contohnya pengungsi Nduga telah berlangsung kurang lebih 4 tahun, bahkan beberapa daerah yang ada pengungsian. Seperti Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Intan Jaya, Yahukimo dan Maybrat,” tegas Umbruangge.
Oleh karena itu KNPB Ndugama menyatakan Komnas HAM RI tidak pantas menjadi fasilitator dialog soal Papua. Itu bukan tugas Komnas HAM RI,” ujarnya.
Pihaknya setuju jika penyelesaian soal Papua dilakukan dengan jalan dialog atau perundingan yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, bukan Komnas HAM RI.
Dorlia, secara organisasi, KNPB konsisten pada akar persoalan Papua, yaitu pengabaian pada hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa west Papua yang diabaikan oleh Pemerintah RI dan AS, melibatkan PBB yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional.
“Sehingga kami minta solusi adalah memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada bangsa Papua melalui referendum,” tegasnya.
Lebih jauh, Umbruangge, mengatakan referendum sebagai solusi akhir bukan otonomi khusus, pemekaran provinsi dan lain-lain.
Secara terpisah, seperti yang diberikan media (jubi) sebelumnya, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat, Agust Kossay mengatakan pihaknya tidak akan pernah kompromi dengan bujuk rayu Jakarta untuk kepentingan mempertahankan Papua bagian dari Indonesia.
Untuk itu, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) nyatakan menolak wacana dialog ala Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Karena pihaknya menilai dan menyebut dialog semacam itu sebagai politik pencitraan belaka, bahan diplomasi ke dunia Internasional.
“Kami tidak akan terima dialog dalam versi konteks RI untuk mempertahankan Papua dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Kossay.
Lebih lanjut, kosay, menilai bahwa tawaran dan kesediaan presiden RI untuk berdialog itu, hanya trik Jakarta mencuci muka di mata dunia Internasional akibat semakin banyak sorotan, sehingga Indonesia sedang bertindak seolah-olah sedang kerja untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua.
“Kami tidak akan pernah kerja untuk kepentingan Jakarta. Perjuangan hari ini akan jelas. PBB sudah minta Indonesia buka akses pelapor khusus PBB tentang HAM masuk ke Indonesia. Jadi jangan Indonesia menutup pintu itu dengan dialog untuk memberitahu kalau Indonesia sedang tangani,” ungkapnya.
Kecuali dialog itu terjadi di mediasi pihak ketiga, PBB sendiri, maka pihaknya siap duduk berembuk.
“Kami tidak akan kompromi dengan kepentingan Jakarta. Kalau Jakarta benar mau selesaikan masalah Papua, harus pihak ketiga yang mediasi,” tegasnya.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Arnold Belau
