Para Bupati di Papua Diminta Hargai Sikap Gubernur Soal DOB Papua

WAMENA, SUARA PAPUA. com — Sepi Wanimbo, Ketua Pemuda Baptis West Papua yang juga anggota Forum Pemuda Kristen di Tanah Papua meminta kepada para Bupati se – Tanah Papua untuk harus menghargai Gubernur Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan juga Majelis Rakyat Papua (MRP) di tanah Papua terkait pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua.

Hal itu ditegaskan Sepi Wanimbo, selaku ketua pemuda Gereja Baptis West Papua kepada suarapapua.com di wamena tidak lama ini.

“Kami melihat para kepala Daerah Se – Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak menghargai keputusan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang menyatakan penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) lalu mereka jalan ke Jakarta minta pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) tanpa dukungan rakyat dan tanpa ketahui Gubernur, DPRP dan MRP,” terang Sepi Wanimbo menjelaskan. 

Setidaknya, kata Sepi, aspirasi rakyat soal minta Daerah Otonom Baru (DOB) Papua atau wilayah baru ini sampaikan kepada pemerintah daerah di setiap Kabupaten dan Kota lalu sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua kemudian lanjutkan kepada Pemerintah Pusat untuk pertimbangkan mekarkan atau tidak.

“Tetapi sayang sekali. Hari ini para Kepala Daerah se- Papua bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kerja keras dan fokus lurus ke Jakarta minta Daerah Otonom Baru (DOB) tidak melalui jalur koordinasi,” kata Wanimbo.

Berjuang tanpa ada koordinasi dan persetujuan Pemerintah Provinsi Papua yang terjadi di akhir Ini, tanya Ketua Pemuda Baptis West Papua, di balik ini ada rencana apa yang dibuat oleh mereka yang sedang berjuan ini?

“Berharap belajar menghargai orang yang lebih di atasnya dari kita biarlah kita juga dapat menghargai dari orang lain,” pintanya. 

Dampak tidak ada kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota akhirnya hari ini rakyat sedang korbang seperti yang terjadi di seluruh rakyat Papua terlebih khusus rakyat Yahukimo Dekai sampaikan aspirasinya Penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) kepada pemerintah daerah untuk melanjutkan kepada pemerintah Pronvisi lalu teruskan kepada Pemerintah Pusat.

“Tetapi hari ini terjadi bentrokan antara rakyat dan anggota keamanan TNI-Polri akhirnya rakyat kecil yang sampaikan aspirasi dengan jujur itu jadi korbang jiwa sampe dua orang meninggal Dunia dua orang sedang berobat di RSUD Yahukimo. Apakah nyawa rakyat yang sedang korbang meninggal dunia ini akan ditanggung oleh kepala daerah dan timnya yang sedang mengurus wilayah baru ini atau tidak,” ujarnya.

Dia menegaskan, jika para kepala daerah dan timnya hari ini sedang berjuang Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, kalau punya hati, punya telinga, punya mata dan benar berangkat dari rakyat silahkan mendengar dan menerima suara rakyat yang tersisa ini. Karena suara rakyat Papua hari ini memang benar – benar dan jujur keluar dari lubuk hati yang paling dalam dan menyatakan sikap bahwa rakyat Papua tolak kehadiran wilayah baru.

“Rakyat tolak karena rakyat Papua melihat sejak adanya wilayah baru bukannya membantu dan mensejahterakan rakyat kecil melainkan selalu adanya korban jiwa hampir setiap hari sejak tahun 1961, 1963 sampai tahun ini 2022. Belum ada tanda – tanda penyelesaiannya,”  terangnya.

 Sementara itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) mempertanyakan niat pemerintah pusat terkait rencana pemekaran Papua menjadi enam wilayah administrasi. Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan Papua tidak memenuhi syarat kepadatan penduduk untuk dimekarkan.

“Indikator pemekaran di Provinsi Papua, sama sekali tidak ada. Terus kepentingan siapa? Kepentingan apa? Pemerintah Pusat bernafsu sekali untuk mendorong melakukan pemekaran di Provinsi Papua,” kata Timotius saat media visit dengan CNN Indonesia, Selasa (22/3).

Ia membandingkan jumlah penduduk Papua dengan provinsi lain yang memiliki penduduk banyak. Menurutnya, aneh jika pemerintah justru berambisi melakukan pemekaran di Papua alih-alih di daerah tersebut.

“Kami serba bingung. Sementara teman-teman di provinsi lain, katakan seperti di Jawa Barat, ini kan puluhan juta penduduk, tidak dimekarkan. Indikator syarat pemekaran itu kan juga sudah dipenuhi, tapi tidak dimekarkan,” katanya.

Pewarta: Onoy Lokobal 

Editor: Arnold Belau