JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Perdana Menteri Kepulauan Solomon Mannaseh Sogavare telah mengkonfirmasi pemerintahnya telah menyelesaikan perjanjian keamanan dengan China.
Rancangan perjanjian kerja sama keamanan bocor pada, Jumat. Hal itu dapat memungkinkan China untuk mengerahkan personel polisi dan militer ke Kepulauan Solomon.
Dokumen tersebut menetapkan kerangka kerja yang memungkinkan Beijing mengerahkan pasukan untuk melindungi keselamatan personel China dan proyek-proyek besar di Kepulauan Solomon.
Berbicara kepada parlemen kemarin, Sogavare mengkritik media yang melaporkan kebocoran tersebut.
Namun dalam menanggapi pertanyaan tentang seberapa jauh negosiasi perjanjian itu, Sogavare mengatakan bahwa dokumen itu sudah selesai.
“Pak Ketua, saya baru saja menjawab pemimpin oposisi yang menanyakan sejauh mana kami menyelesaikan hal-hal ini. Kami sudah menyelesaikannya. Dokumen sudah siap untuk ditandatangani. Terima kasih Pak Ketua,” kata Sogavare di parlemen.
Dia menepis tuduhan bahwa perjanjian keamanan itu akan mengurangi peran mitra keamanan tradisionalnya di kawasan itu, namun sejauh ini ia gagal merinci isinya.
Seorang tokoh oposisi di Kepulauan Solomon mengatakan kemarahan regional mengenai pakta keamanan yang bocor antara Beijing dan Honiara dan itu bukanlah “reaksi berlebihan”.
Ketua Komite Hubungan Luar Negeri dan Anggota Parlemen untuk East Are Peter Kenilorea Jr mengatakan, setiap kerjasama keamanan dengan negara yang tidak memiliki pengaturan seperti itu di Pasifik akan menyebabkan “kegemparan.”
Dia menepis tuduhan bahwa perjanjian keamanan itu akan mengurangi peran mitra keamanan tradisionalnya di kawasan itu.
Kenilorea mengatakan ada “perasaan yang sangat kuat” di lapangan tentang siapa yang seharusnya atau tidak seharusnya menjadi mitra keamanan pilihan Kepulauan Solomon.
Segmen tertentu di Kepulauan Solomon sangat menentang Partai Komunis China – khususnya Provinsi Malaita di Solomon Islands – yang telah mendokumentasikannya bahwa tidak ingin ada hubungan dengan pihak China.
Sogavare menepis kekhawatiran bahwa perjanjian keamanan baru China-Kepulauan Solomon akan mengurangi peran mitra keamanan tradisionalnya di wilayah tersebut.
Dia mengatakan hubungan negaranya dengan sekutu di Australia dan Selandia Baru akan “selalu tetap penting.”
Tetapi Kepulauan Solomon merasa terhina ketika dicap sebagai sebuah negara yang tidak layak untuk mengelola urusan kedaulatannya.
“Dalam konteks ini, Kepulauan Solomon akan menjalin kemitraan dengan pemerintah asing yang bersahabat. Ini adalah bagian dari visi strategi keamanan nasional, terutama dalam menjaga kebutuhan keamanan kami.”
“Kebutuhan keamanan negara diinformasikan sebagai kepentingan nasional untuk “menyediakan negara yang aman dan terjamin” bagi semua warganya.”
Sebelumnya, PM Solomon Islands mengatakan bahwa negara-negara Pasifik memiliki tugas kolektif untuk menjaga kawasan itu tetap aman.
“Dan diskusi di media publik Australia yang mendorong invasi ke Kepulauan Solomon untuk memaksa perubahan rezim tidak memperkuat hubungan bilateral kita.”
“Ketika seekor tikus yang tak berdaya diganggu oleh kucing-kucing ganas, ia akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup,” kata Sogavare.
Editor: Elisa Sekenyap
