PartnersJelang Pemilu PNG, Perdana Menteri Melakukan Kunjungan ke Indonesia, Ada Apa?

Jelang Pemilu PNG, Perdana Menteri Melakukan Kunjungan ke Indonesia, Ada Apa?

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Kepala think tank PNG mengatakan delegasi pemerintah yang beranggotakan 71 orang yang melakukan perjalanan ke Indonesia untuk kunjungan dua hari adalah perjalanan yang “sia-sia” dan “tidak ada gunanya” menjelang pemilihan nasional.

Think tank merupakan sebuah lembaga, perusahaan, atau kelompok yang diorganisir untuk penelitian interdisipliner dengan tujuan memberikan saran tentang beragam masalah dan produk kebijakan melalui penggunaan pengetahuan khusus dan aktivasi jaringan di Papua New Guinea.

Baca Juga:  Diperkirakan Akan Ada Banyak Demonstrasi di Kaledonia Baru

Menurutnya, Perdana Menteri James Marape memimpin rombongan perjalanan ke Jakarta setelah menerima undangan dari Presiden Indonesia, Jokowi Widodo.

Marape mengatakan perjalanan itu bertujuan untuk memajukan “hubungan bilateral antara kedua negara di sektor perdagangan.”

Tetapi direktur eksekutif grup Think Tank PNG, Samson Komati mengatakan bahwa hanya sebulan negara sebelum keluarkan surat perintah pemilihan, ada beberapa tanda yang menandakan bahwa pemilihan akan gagal.

Baca Juga:  Wawancara Eksklusif Daily Post: Indonesia Tidak Pernah Menjajah Papua Barat!

Dia mengatakan waktu perjalanan delegasi ini menimbulkan banyak kecurigaan.

“Militer dan polisi di negara ini tidak cukup siap dan memiliki sumber daya. Mereka kekurangan dana.”

“Dengan latar belakang ini, perdana menteri membawa 71 orang ke Indonesia. Saya tidak melihat ini sebagai keputusan yang bijaksana. Kami percaya pemilu harus menjadi prioritas pemerintah,” kata Komati.

Baca Juga:  Ancaman Bougainville Untuk Melewati Parlemen PNG Dalam Kebuntuan Kemerdekaan

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Yahukimo Belum Seriusi Kebutuhan Penerangan di Kota Dekai

0
“Pemerintah kita gagal dalam mengatasi layanan penerangan di Dekai. Yang kedua itu pendidikan, dan sumber air dari PDAM. Hal-hal mendasar yang seharusnya diutamakan oleh pemerintah, tetapi dari pemimpin ke pemimpin termasuk bupati yang hari ini juga agenda utama masuk dalam visi dan misi itu tidak dilakukan,” kata Elius Pase.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.