WAMENA, SUARAPAPUA.com— Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Dominikus Surabut, menyatakan pemerintah berkewajiban untuk menjadi mitra dengan masyarakat adat Papua melalui Dewan Adat Papua guna mendorong program -program strategis.
“Pemerintah dan masyarakat adat adalah mitra tetap, karena masyarat adat diakui PBB, sehingga pemerintah juga berkewajiban bermitra dengan masyarakat adat, dalam hal mendorong program-program strategis untuk masyarakat adat,” ujar Dominikus Surabut dalam pembukaan Konferensi II DAP Wilayah Laapago di Wamena, Senin (11/4/2022).
Dominikus beralasan karena pemerintah daerah juga bagian dari anak adat, sehingga apa yang dilakukan hari ini bagian dari kemitraan bersama.
“Pemerintah secara fisik hadir berikan dukungan dalam konferensi ini. Karena dalam konferensi ini akan menghasilkan program-program untuk masyarakat adat, dan program tersebut nantinya akan disampaikan juga kepada pemerintah,” katanya.
Hasil konferensi terebut juga kata Surabut akan didorong ke pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Jayawijaya untuk ditetapkan dalam Perda.
“Setelah dibentuk akan diberikan kepada pemerintah, supaya pemerintan melihat dan akan dibentuk perda-perda tentang hukum adat. Pokoknya kita akan dorong ke sana,” paparnya.
Terkait agenda konferensi ke II, kata Sorabut, pihaknya lebih pada konsolidasi dan serta menstrukturisasi tujuh wilayah adat di tanah Papua.
“Domberai sudah, sekarang Laapago. Jadi nanti kami akan keliling di lima wilayah adat lainnya. Setelah itu kita akan lahirkan pemimpin DAP di tanah Papua. Jadi ini program rutin DAP Papua,” katanya.
Ia berharap melalui Konferensi ke II DAP ini nantinya akan mengangkat hak-hak dasar masyarakat adat Papua, mulai dari kampung, klan, suku, sub suku, daerah dan wilayah di wilayah Balim (Laapago).
Konferensi ke II DAP Wilayah Balim dihadiri perwakilan para pengurus dan anggota DAP se Papua. Kegiatan itu juga dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, yang didampingi Dandim 1702 Jayawijaya beserta Kapolres Jayawijaya.
Ketika membuka kegiatan tersebut, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, menyampaikan terima kasih kepada pengurus DAP wilayah Balim, yang untuk pertama kalinya mengundang dirinya sebagai kepala daerah.
“Saya sebagai Bupati Jayawijaya bersama Wakil Bupati dan para Forkopimda hadir di sini. Mungkin ini pertama kali bupati hadir acara DAP, karena saya merasa sebagai anak adat,” ungkap Jhon Banua.
Mengingat adat dan pemerintah saling berkaitan, Jhon Banua mengajak pengurus DAP wilayah Balim untuk bersama pemerintah menjaga dan membangun daerah Jayawijaya.
“Jadi saya harap kegiatan DAP ini kami Pemda dan Forkopimda hadir lengkap, karena saya ingin membuktikan kepada bapak ibu sekalian bahwa tidak ada perbedaan antara pemerintah dan DAP. Saya merasa sebagai bagian dari anak adat dan ini kesempatan baik untuk kami, karena pemerintah juga butuh masukan dari DAP,” ucapnya.
Katanya, dulu mungkin terdapat perbedaan antara dewan adat dan pemerintah, namun sebagai bupati tidak ada batasan antara DAP dan pemerintah.
Banua berharap hasil dari konferensi yang rencananya akan berlangsung selama tiga hari itu dapat disampaikan kepada Pemkab setempat untuk didiskusikan bersama-sama.
“Setiap ada kegiatan kami juga libatkan ketua DAP untuk memberikan masukan kepada kami Pemda, dan itu sudah kami lakukan selama ini,” pungkasnya.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Elisa Sekenyap
