Rilis PersPresiden Jokowi Diminta Tarik Pasukan Militer Dari Ndugama

Presiden Jokowi Diminta Tarik Pasukan Militer Dari Ndugama

WAMENA, SUARA PAPUA. com — Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga Indonesia (IPMNI) mendesak Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI segera menarik aparat TNI dari wilayah Kabupaten Nduga, Puncak Jaya, Puncak Papua, Intan Jaya dan Kabupaten Maybrat. Selain itu, Pemkab Nduga Pemprov Papua segera mengatasi korban rakyat sipil atas konflik TNI-Polri dan TPNPB OPM.

Pernyataan itu disampaikan, Inggi Kogoya, Ketua DPC IPMNI kota studi Wamena, Jayawijaya kepada Suara Papua, Sabtu (9/4/2022).

“Presiden Joko Widodo segera menginstruksikan Panglima TNI untuk tarik militer organik maupun non organik dari Kabupaten Nduga, Puncak Jaya, Puncak Papua, Intan Jaya, dan Maybrat [Papua Barat]. Segera usut tuntas kasus penembakan rakyat sipil yang dilakukan anggota TNI dan Polri terhadap Parunus Lokbere di Kenenyam, ibu kota Kabupaten Nduga,” kata Inggi.

Katanya, konflik bersenjata antara TNI-Polri dan TPNPB sejak 4 Desember 2018 telah mengakibatkan operasi militer Indonesia yang berkepanjangan di Kabupaten Nduga, baik itu terror, intimidasi, penembakan secara brutal, termasuk mortir lewat udarah, pembakaran honai [rumah warga], pembakaran fasilitas umum, penghancuran rumah dan gedung kantor distrik, Puskesmas, gereja, sekolah dan rumah-rumah guru.

Operasi aparat menimbulkan tragedi kemanusiaan yang amt dalam di Nduga, yang terus terjadi hingga 2022.

Baca Juga:  ULMWP: Sikap Indonesia Terhadap Palestina Adalah Suatu Hipokrisi

“Lebih dari 13 distrik sudah tak berpenghuni lagi. Sedangkan jumlah pengungsi melebihi 40.000an orang. Mereka mengungsi ke gunung-gunung yang dikelilingi oleh hutan belantara, ada juga yang mengungsi ke Kabupaten Wamena, Puncak Papua, Nabire, Yahokimo, Lanni Jaya, Timika, Jayapura dan sekitarnya.”

Sejauh ini tercatat 257 lebih rakyat sipil Nduga meninggal akibat sakit dan kelaparan karena tidak ada perhatian serius dari pemerintah. Termasuk meninggal dunia karena operasi militer yang berkepanjangan.

“Saat ini, aparat TNI dan Polri melakukan penyerangan brutal ke arah pemukiman masyarakat sipil, sehingga beberapa rumah warga di bom dan terbakar. Serta menembak satu warga sipil satu [1] orang pada, Selasa 5 April 2022 di distrik Keneyam, ibu kota kabupaten Nduga,” ujarnya.

Dengan demikian melihat situasi masyarakat Nduga, IPMNI menyatakan sikap bahwa;

  1. IPMNI meminta Pemerintah Kabupaten Nduga dan DPRD Nduga untuk segera turun ke Nduga guna melakukan perlindungan dan kenyamanan bagi masyarakat sipil yang sedang terancam hidupnya oleh kekerasan aparat TNI dan Polri di Nduga.
  2. IPMNI mendesak Pangdam Cenderawasih dan Kapolda Papua segera bertanggungjawab atas penyerangan rakyat Nduga dengan bom yang dilakukan aparat TNI dan Polri. Kemudian menjelaskan bentuk dan jenis bom yang digunakan dalam serangan itu.
  3. Presiden Jokowi segera menginstruksikan Panglima TNI tarik aparat militer dari Kabupaten Nduga, Puncak Jaya, Puncak Papua, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang dan seluruh tanah Papua.
  4. IPMNI mendesak pimpinan gereja-gereja di Indenesia dan lebih khusus gereja Kingmi di tanah Papua menyikapi situasi yang terjadi saat ini di Nduga.
  5. Pangdam Cendrawasih, kesatuan yang berada di Nogolaid Keneyam segera bertanggungjawab atas insiden penembakan yang telah menewaskan Parunus Lokbere sesuai mekanisme hukum dan HAM yang berlaku di negara Indonesia.
  6. IPMNI meminta Komnas HAM RI segera bentuk tim investigasi kemanusiaan untuk usut tuntas kasus penembakan terhadap Parunus Lokbere di Keneyam.
  7. IPMNI mendesak negara buka akses jurnalis nasional maupun internasional dan tim pencari fakta ke tanah Papua.
  8. Presiden Joko Widodo segera buka ruang dialok damai yang dimediasi oleh pihak ketiga, yaitu PBB.
  9. Pemerintah pusat, Gubernur Papua dan Pemerintah Kabupaten Nduga segera melakukan evakuasi kemanusiaan terhadap 40.000an pengungsian yang terjadi akibat konflik bersenjata TNI-POLRI dan TPNPB di Ndugama sejak 4 Desember 2018 hingga 2022.
  10. IPMNI mendesak Bupati Kabupatan Nduga yang sedang mengurus berbagai kebijakan besama Staf KSP Deputi V dan Kementrian Perhubungan yang diprogramkan Presiden Jokowi terkait jalan tol laut agats, Sawa Erma, Mumugu, dan Batas Batu Kabupaten Nduga. Hentikan pembahasan jalan darat menghubungkan Mumugu Satu ke-Keneyam, Kenyam ke Mbua- dan Mbua Ke Iniye, serta Keneyam Gearek. Termasuk akses menghubungkan Nduga-Yahukimo yang merupakan keutungan bagi basisnya militer Indonesia. Hentikan pembahasan administrasi DOB di perbatasan Kabupaten Nduga, Kabupaten Timika, Kabupaten Puncak, Jayawijaya, kabupaten Asmat, Kabupten Lanny Jaya dan Kabupateb Yahukimo.
Baca Juga:  Pembangunan RS UPT Vertikal Papua Wajib Perhatikan Dampak Lingkungan

 


Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Masalah Politik Mendominasi Kunjungan Menteri Prancis Gérald Darmanin di Kaledonia Baru

0
"Kami bekerja dengan sangat baik dengan teman-teman Australia kami yang juga mengamati perkembangan Kaledonia Baru dengan sangat cermat. Kami ingin bekerja sama dengan mereka dalam hal perlindungan strategis dalam kaitannya dengan kekuatan besar seperti Cina, yang terkadang berperilaku predator terhadap wilayah kami".

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.